benuakaltim.co.id, BERAU – Program ketahanan pangan di Kabupaten Berau belum terealisasi dengan optimal. Hal itu dikarenakan wilayah Hulu seperti Kecamatan Kelay minim ketersediaan lahan budidaya.
Anggota Komisi II DPRD Berau, Gideon Andris mengungkapkan, terbatasnya lahan Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK) menjadi Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK) menjadi persoalan dari hasil pangan yang belum terpenuhi.
“Ketersediaan lahan sedikit dan dekat KBK atau KBNK sehingga aktivitas ketahanan pangan, sangat sulit terealisasi.Saya sangat apreasiasi sekali Bapemperda, ke depan ada perubahan tata ruang RTRW,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, akan mencoba mencari solusi perubahan tata ruang KBK dan KBNK dengan komunikasi bersama pihak terkait dan masyarakat.
“Karena perubahan tata ruang ini urusan hingga ke kementerian terkait di Pusat. Kalau tidak dimulai kapan lagi,” ujarnya.
“Kawan-kawan di Hulu di Long Sului, di belakang lahan mereka itu sudah kawasan KBK,” sambungnya.
Sehingga untuk kegiatan pengembangan pangan masih sangat terbatas karena masih masuk status lahan KBK. Adapun persoalan KBK dan KBNK terakhir kali pernah menjadi topik diskusi bersama Dinas Perkebunan beberapa waktu lalu.
“Jangankan lahan pertanian. Akses jalan mereka masih KBK. Jadi APBD tidak bisa masuk. Kami dari komisi dua sudah bertemu dengan Dinas Perkebunan beberapa waktu lalu. Saya akan tetap menyuarakan KBK dan KBNK,” bebernya.
Besar harapannya agar KBK menjadi KBNK di Kecamatan Kelay terealisasi maksimal.
“Karena ini juga mencakup sesuai instruksi presiden tentang kekuatan pangan. Karena ini juga untuk kebutuhan dasar masyarakat di sana,” pungkasnya. (*)
Reporter: Georgie Silalahi
Editor: Endah Agustina
