benuakaltim.co.id, BERAU – Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Berau, Liliansyah menyampaikan keprihatinannya terkait minimnya kehadiran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam rapat paripurna DPRD yang membahas rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Berau Tahun Anggaran 2024.
Menurutnya, rapat paripurna bukan sekadar agenda formalitas, melainkan momen penting yang menyampaikan hasil evaluasi kinerja perangkat daerah. “Yang menjalankan visi dan misi bupati adalah OPD. Tapi saat rekomendasi disampaikan dalam paripurna, justru banyak yang tidak hadir,” tegas Liliansyah usai rapat paripurna yang digelar Rabu (14/5/2025).
Ia menyebutkan, dari sekitar 38 OPD di Kabupaten Berau, hanya sebagian kecil yang hadir mengikuti rapat. Kondisi ini menurutnya sangat disayangkan, mengingat rekomendasi DPRD bersifat strategis untuk perbaikan kinerja pemerintahan ke depan.
“Saya khawatir rekomendasi kami tidak sampai kepada mereka. Ini bukan soal kehadiran seremonial, tapi menyangkut arah pembangunan dan tata kelola anggaran daerah,” ungkapnya.
Liliansyah juga menekankan kehadiran OPD sangat diperlukan untuk mendengar langsung poin-poin penting yang disampaikan DPRD. “Saya menyarankan agar ke depan pimpinan DPRD dan kepala daerah lebih tegas dalam memastikan kehadiran seluruh perangkat daerah dalam forum resmi seperti paripurna,” ucapnya.
Ia mengapresiasi respons cepat dari Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, yang menanggapi langsung masukan tersebut dalam forum. “Alhamdulillah Ibu Bupati langsung merespons dan menyampaikan pentingnya kehadiran OPD. Harapannya ke depan bisa menjadi perhatian serius,” ujarnya.
Liliansyah menegaskan keberadaan OPD dalam rapat paripurna bukan hanya untuk mendengarkan, tetapi untuk memahami secara langsung evaluasi dan rekomendasi yang diberikan DPRD. “Rekomendasi ini untuk kebaikan bersama. Mereka pelaku kegiatan, jadi merekalah yang harus menindaklanjuti,” pungkasnya. (*)
Reporter: Georgie Silalahi
Editor: Ramli
