benuakaltim.co.id, BERAU – Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Berau masih menunggu regulasi resmi dari pemerintah pusat terkait wacana sekolah gratis untuk sekolah swasta, sebagaimana yang telah diputuskan Mahkamah Konstitusi (MK).
Kepala Disdik Berau Mardiatul Idalisah, menyebut hingga kini regulasi yang sudah diterima baru sebatas terkait registrasi guru swasta agar bisa mengikuti seleksi ASN dan tetap mengajar di sekolah asalnya.
“Artinya, pemerintah membantu mengurangi beban biaya pendidikan karena gaji guru swasta nantinya dibayarkan oleh pemerintah, kalau mereka lulus seleksi ASN. Itu kan sudah meringankan,” ujarnya
Selain itu, Disdik Berau juga menyoroti keterbatasan tenaga pengajar, khususnya guru agama, baik Islam maupun nonmuslim, di sekolah-sekolah negeri.
Menurut Mardiatul, sebagian besar guru agama non muslim yang mengajar di daerah terpencil saat ini masih dalam masa kerja di bawah dua tahun, namun sudah mulai ada perbaikan dari sisi ketersediaan.
“Yang penting guru itu masuk Dapodik dan minimal S1. Kalau memang belum tersedia, kita dorong kolaborasi dengan lembaga keagamaan setempat seperti gereja, agar pendidikan agama tetap berjalan,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa setiap satuan pendidikan idealnya memiliki guru agama sesuai dengan agama yang dianut siswa. Namun, untuk wilayah pedalaman, pendekatan kolaboratif masih menjadi solusi terbaik saat ini.
Terkait bencana banjir yang melanda beberapa wilayah di Berau dalam beberapa waktu terakhir, Mardiatul menyebut bahwa pihaknya telah melakukan inventarisasi terhadap sekolah-sekolah terdampak, khususnya di Kecamatan Sambaliung dan Kelay. Salah satu sekolah yang paling terdampak adalah SMP Negeri 5 Sambaliung.
“Sekitar 80 persen sekolah itu terendam. Untungnya bangunannya berbahan beton, jadi bisa dibersihkan. Tapi sarana dan prasarana di dalamnya seperti meja, kursi, dan alat belajar perlu diganti. Ini yang sedang kami inventarisasi dan insyaallah akan didukung pemerintah daerah,” ungkapnya.
Disdik Berau berkomitmen terus memantau kondisi sekolah terdampak dan memastikan proses belajar mengajar tetap berjalan, baik melalui pemulihan fasilitas maupun dukungan tenaga pendidik. (*)
Reporter: Georgie Silalahi
Editor: Yogi Wibawa
