benuakaltim.co.id, BERAU – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Berau, optimis memenuhi target ambisius sambungan 25 ribu sambungan rumah (SR) air bersih tahun 2026 mendatang.
Target itu termasuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021–2026. Target ini ditargetkan tuntas pada akhir tahun mendatang.
Kepala Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman (AMLP) DPUPR Berau, Decty Toga Maduli, menjelaskan, saat ini proses pemasangan akan dilanjutkan secara bertahap.
Namun, hal ini sebelum masuk ke tahap implementasi, pihaknya akan menyinkronkan data dengan Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Batiwakkal.
“Target kami memang 25.000 SR sampai 2026. Sebagian sudah terealisasi, mungkin tinggal setengahnya lagi. Tahun depan, kami targetkan bisa menambah sekitar 6.000 sambungan rumah,” ungkapnya Jumat (13/6/2025).
Menuntaskan target itu, pihaknya juga selalu berkoordinasi dengan Perumdam Batiwakkal. Hal itu untuk memastikan bahwa penetapan wilayah sasaran tidak tumpang tindih dan tepat guna.
Apalagi, program dari DPUPR ini sepenuhnya gratis karena didanai oleh anggaran pemerintah. “Kami sinkronkan dulu datanya karena ini kerja sama. Jangan sampai lokasinya dobel atau malah ada yang terlewat,” ucapnya.
Menurutnya, salah satu area yang dinilai memiliki potensi besar untuk pengembangan jaringan sambungan rumah adalah dalam ibu kota, atau Kecamatan Tanjung Redeb.
Decty menyebutkan, banyak warga di wilayah tersebut yang masih kesulitan mengakses air bersih dan menunggu antrean sambungan.
“Menurut saya, di wilayah ini masih banyak warga yang mengantre sambungan air bersih, sehingga menjadi prioritas dalam perencanaan,” ujarnya.
Berbeda dengan Perumdam Batiwakkal yang membebankan biaya sambungan dan biaya anselit (Biaya material), program SR dari DPUPR bersifat hibah dan tidak memungut biaya apapun dari masyarakat.
“Kalau Perumdam memang ada biaya sambungan dan biaya anselit. Tapi kalau dari DPUPR, karena ini program pemerintah, pemasangannya gratis,” bebernya.
Meski demikian, Decty menekankan bahwa tidak semua wilayah bisa langsung disambungkan. Kesiapan jaringan pipa, ketersediaan sumber air, dan aspek teknis lainnya tetap menjadi pertimbangan utama dalam penentuan lokasi.
“Program ini diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap air bersih yang layak, khususnya di wilayah-wilayah yang selama ini belum terlayani maksimal,” pungkasnya. (*)
Reporter: Georgie Silalahi
Editor: Yogi Wibawa
