Sekolah rintisan itu, lanjut Andi Muhammad Ishak di Samarinda, Selasa, akan mulai berjalan apabila telah mendapat persetujuan pembangunan fisik.
“Sekolah rintisan dapat dijalankan, ketika sudah mendapatkan persetujuan pembangunan fisik. Saat ini, salah satu titik yang sudah ditetapkan berada di Samarinda,” ujar Andi.
Dia menjelaskan Sekolah Rakyat target menampung hingga 1.000 siswa, mencakup jenjang SD (kelas 1–6), SMP (18 kelas), dan SMA (9 kelas).
“Rintisan itu hanya berlangsung sekali, tidak akan diulang pada tahun-tahun berikutnya. Seluruh siswa yang masuk melalui skema rintisan akan dipindahkan ke sekolah permanen,” ujarnya.
Karena masih bersifat rintisan, pembiayaan operasional sekolah bersumber dari kombinasi dana APBN dan APBD Provinsi Kaltim.
Untuk APBD Kaltim, alokasi anggaran yang dikucurkan bersifat pelengkap, seperti penambahan daya listrik serta pemenuhan fasilitas penunjang non-gedung, termasuk pembangunan halaman sekolah.
Terkait kepastian program agar tepat sasaran, proses penerimaan siswa di Sekolah Rakyat diintegrasikan dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yaitu Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
DTSEN merupakan sumber tunggal data sosial ekonomi masyarakat Indonesia. Setiap warga yang tercantum nomor induk kependudukan dengan gabungan informasi terkait Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan registrasi sosial ekonomi.
Andi mengatakan langkah itu bertujuan agar layanan pendidikan benar-benar diberikan kepada anak-anak dari keluarga miskin ekstrem dan kelompok rentan lain. Tujuannya, pemerintah daerah memastikan peserta yang diterima adalah mereka yang masuk kategori miskin ekstrem dan membutuhkan dukungan berkelanjutan.
Tercantum dalam DTSEN jadi syarat wajib bagi peserta Sekolah Rakyat yang digagas pemerintah pusat. Di Kaltim, Dinsos Kaltim menegaskan hal itu jadi syarat mutlak rekrutmen peserta.
“Harus masuk DTSEN. Itu prinsip dasarnya. Semua tetap harus terintegrasi,” katanya.
Melalui Sekolah Rakyat, Pemprov Kaltim menegaskan komitmen menghadirkan pendidikan yang benar-benar berpihak pada mereka yang terpinggirkan.
Dengan menyasar kelompok miskin ekstrem dan rentan sosial, menurut Andi, program itu diharapkan menjadi langkah konkret untuk menutup kesenjangan akses pendidikan yang masih lebar di berbagai wilayah.
Bukan sekadar pembangunan fisik, Sekolah Rakyat menjadi simbol hadirnya negara dalam menjamin hak dasar pendidikan bagi seluruh anak, khususnya di Bumi Etam Kaltim.
Saat ini sekolah rintisan di Kota Samarinda memang belum di luncurkan secara resmi sesuai agenda secara nasional pada 14 Juli 2025. Penundaan tersebut,karena bangunan permanen belum rampung sepenuhnya,
Namun berbagai persiapan teknis seperti pendataan siswa, proses seleksi, dan tes kesehatan telah dilakukan secara bertahap.
Untuk Samarinda, diketahui terdapat tiga titik yang diusulkan sebagai sekolah rintisan, di antaranya SMA Negeri 16 Samarinda, BPMP Kemendikdasmen Kaltim, serta BPVP Kaltim.
Sumber : Antara
