“Visi-misi pemerintah akan diimplementasikan secara konkret melalui kegiatan di berbagai Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD),” kata Wakil Gubernur (Wagub) Kaltim Seno Aji saat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kaltim tentang RPJMD 2025-2029 di Samarinda, Senin.
“Program yang paling dominan adalah pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) gratis, kesehatan gratis, dan tentu saja pembangunan infrastruktur. Tiga hal itu yang menjadi tujuan utama kami,” tambah Seno Aji.
Lebih lanjut ia menjelaskan pembagian kewenangan dalam program pendidikan gratis. Untuk jenjang pendidikan tinggi, seperti pembayaran UKT, serta Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Kejuruan (SMK), akan menjadi tanggung jawab Pemprov Kaltim.
Sementara itu untuk pendidikan dasar gratis di tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), pihaknya mendorong pemerintah kabupaten dan kota untuk menyelaraskannya dengan program nasional.
“Kami memberikan arahan kepada bupati dan wali kota untuk menyambut baik kebijakan ini, apalagi sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pendidikan gratis tingkat dasar. Ini harus dipenuhi agar selaras hingga pendidikan Strata 3 yang ditangani provinsi,” jelasnya.
Rancangan pembangunan lima tahun ini telah diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, kata dia, dengan tujuan menjadikan Kaltim sebagai poros kemajuan yang berkelanjutan di kawasan timur Indonesia.
Untuk mencapai sasaran tersebut, lanjutnya, Pemprov Kaltim merancang dua program penggerak utama. Pertama, program yang berfokus pada pemenuhan layanan dasar publik, mencakup akses pendidikan menengah hingga tinggi, perluasan jaminan kesehatan, penanganan stunting, serta penyediaan akses internet.
Kedua, program penguatan struktur ekonomi yang menitikberatkan pada industrialisasi, pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), pariwisata berbasis desa, serta peningkatan infrastruktur pendukung seperti transportasi dan digitalisasi.
Seno Aji menambahkan program dirancang tidak hanya untuk merepresentasikan visi-misi pemerintah, tetapi juga untuk menjawab kebutuhan riil masyarakat dan memastikan arah pembangunan Kaltim berjalan efektif dan efisien.
Sumber : Antara
