“Saat ini program tersebut masih dalam tahap pendataan dan sudah kami setor ke Pemprov Kaltim,” ujar Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Kaltim Sabransyah di Samarinda, Senin.
Dia mengaku pihaknya telah menyerahkan data jumlah siswa tersebut kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim untuk ditindaklanjuti.
“Kemungkinan besar data ini akan menjadi acuan untuk alokasi program seragam gratis,” ujar Sabransyah.
Ia menjelaskan program seragam gratis ini merupakan inisiatif baru di luar skema pembiayaan pendidikan yang sudah berjalan selama ini di lingkungan madrasah.
Selama ini, operasional madrasah, khususnya yang berstatus negeri, telah ditopang oleh dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional (Bosnas) dan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda).
Berkat bantuan tersebut, seluruh madrasah negeri di Kaltim dipastikan tidak memungut biaya Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) bulanan kepada orang tua siswa.
“Secara umum, madrasah negeri kami tidak membebankan biaya SPP kepada orang tua, karena sudah ada Bosnas dan Bosda dari pemerintah,” tegasnya.
Sabransyah menambahkan partisipasi masyarakat melalui komite madrasah tetap dimungkinkan untuk mendukung program pengembangan mutu pendidikan yang tidak tercakup oleh dana BOS.
Partisipasi ini bersifat sukarela dan diputuskan melalui musyawarah antara para orang tua siswa di dalam komite.
Berbeda dengan madrasah negeri, madrasah swasta juga menerima Bosda, namun jumlahnya seringkali tidak mencukupi untuk seluruh biaya operasional. Kondisi inilah yang membuat beberapa madrasah swasta masih memberlakukan SPP dengan nominal yang terjangkau.
Sabransyah menegaskan bahwa Kanwil Kemenag tidak memiliki alokasi anggaran khusus untuk pengadaan seragam bagi siswa madrasah.
Oleh karena itu, pihaknya menyambut baik rencana program seragam gratis dari pemerintah provinsi yang akan menjangkau seluruh siswa, termasuk yang menempuh pendidikan di bawah naungan Kemenag.
“Jadi, program dari pemerintah provinsi ini kami dukung. Saat ini kami masih menunggu informasi lebih lanjut, karena prosesnya masih dalam tahap pendataan untuk tahun ajaran 2025/2026,” kata Sabransyah.
Sumber : Antara
