benuakaltim.co.id, SAMARINDA – Peristiwa meninggalnya seorang pengemudi ojek online (ojol) setelah tertabrak kendaraan taktis Brimob jenis barakuda saat pembubaran massa aksi di Jakarta, Kamis (28/8/2025) lalu mendapat sorotan tajam.
Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Badan Koordinasi (Badko) Kalimantan Timur-Kalimantan Utara (Kaltim-Kaltara) menilai kasus ini bukan sekadar kecelakaan, melainkan tragedi kemanusiaan yang mengancam nilai demokrasi.
Ketua HMI Badko Kaltim-Kaltara, Ashan Putra Pradana, menegaskan aparat kepolisian harus bertanggung jawab penuh atas insiden yang merenggut nyawa pekerja harian tersebut.
Ia menilai, tindakan represif semacam ini tidak boleh dibiarkan dan harus segera ditangani dengan proses hukum yang transparan.
“Kami berduka atas meninggalnya saudara kita akibat tertabrak barakuda Brimob. Aparat seharusnya menjadi pelindung rakyat, bukan penyebab musibah. Ini jelas pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia,” tegas Ashan, Sabtu (30/8/2025).
Menurutnya, penggunaan kendaraan taktis dalam pengendalian aksi seharusnya diiringi prosedur ketat. Namun yang terjadi justru mengorbankan nyawa warga sipil.
“Tidak ada pembenaran untuk peristiwa ini. Kami mendesak Kapolri agar mengusut tuntas dan memberi sanksi kepada personel yang lalai maupun bertanggung jawab di lapangan,” ujarnya.
Ashan juga meminta Komnas HAM segera melakukan investigasi independen. Hal ini, kata dia, penting untuk memastikan tragedi tersebut tidak ditutup-tutupi serta memberi kepastian hukum bagi keluarga korban.
“Komnas HAM tidak boleh tinggal diam. Tragedi ini bukan peristiwa biasa, melainkan persoalan serius yang menyangkut keadilan. Negara harus hadir dan bertanggung jawab,” katanya.
Sebagai bentuk sikap organisasi, HMI Badko Kaltim-Kaltara telah menginstruksikan seluruh HMI Cabang di Kaltim dan Kaltara menggelar aksi serentak di depan Mapolres masing-masing.
Aksi itu disebut sebagai upaya menekan aparat agar tidak lepas tangan dalam kasus tersebut.
“Langkah ini bagian dari tanggung jawab moral kami. Kami akan terus mengawal hingga korban dan keluarganya memperoleh keadilan yang layak,” tegas Ashan.
Ia menambahkan, tragedi ini harus menjadi refleksi bagi aparat kepolisian dalam menangani massa aksi. Demonstrasi, menurutnya, adalah hak konstitusional warga negara yang wajib dihormati.
“Kalau cara represif ini terus berulang, maka demokrasi kita berada dalam bahaya. Polisi seharusnya hadir dengan pendekatan humanis, bukan dengan intimidasi atau kekerasan,” pungkasnya.
Sementara itu, Wasekum Bidang Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat HMI Badko Kaltim-Kaltara, Muhammad Izzatullah, menilai insiden tersebut telah meninggalkan luka mendalam di masyarakat.
“Sosial masyarakat dipertaruhkan akibat tragedi ini. Jangan sampai kita membiarkan kejadian semacam ini terulang kembali,” ucapnya.
Menurut Izzatullah, aksi yang akan dilakukan mahasiswa bukan sekadar protes, tetapi bentuk tanggung jawab sosial. “Ini bukan hanya soal ojol yang menjadi korban, tapi tanggung jawab kita semua sebagai masyarakat,” pungkasnya. (*)
Reporter: Georgie Silalahi
Editor: Endah Agustina
