benuakaltim.co.id, BERAU– Aliansi Masyarakat dan Mahasiswa Kabupaten Berau kembali turun ke jalan dan melakukan demonstrasi di depan Gedung DPRD Berau, di Jalan Gatot Subroto, Senin (1/9/2025).
Aksi itu tentu sebagai bentuk kekecewaan masyarakat terhadap sikap dan kinerja DPRD belakangan ini, yang telah menuai protes di sejumlah daerah. Dalam aksi itu aliansi masyarakat dan mahasiswa Berau membawa sejumlah isu, baik berskala nasional maupun skala lokal.
Beberapa isu nasional yang disampaikan dalam demonstrasi itu antara lain, penghapusan tunjangan DPRD dan menolak sikap represif aparat kepolisian. Tak hanya itu, masyarakat juga mendesak Presiden RI untuk melakukan revitalisasi terhadap institusi Polri dan mencopot jabatan Kapolri.
Selanjutnya, menolak segala bentuk pembungkaman pers dan media. Lebih dari itu, aliansi massa juga meminta DPRD dan pemerintah untuk dapat meningkatkan kesejahteraan buruh, dosen dan tenaga pendidik. Berikutnya, menolak segala bentuk komersialisasi pendidikan dan segera mengesahkan undang-undang (UU) perampasan aset.
Salah satu Koordinator Aksi, Edwar menjelaskan tak hanya isu nasional, aliansi massa juga secara tegas menolak rencana DPRD Berau untuk kembali membangun gedung baru DPRD Berau. Pasalnya, upaya pembangunan itu sangat tidak mendesak.
“Kami dari aliansi secara tegas menolak hal tersebut. Apa sih urgensinya? Karena kalau tidak salah satu anggota DPR itu di berbagai media sudah menyuarakan hal itu,” ungkapnya, Senin (1/9/2025).
Menurutnya, saat ini ada banyak jalan tani di kampung-kampung yang belum dibenahi, fasilitas pendidikan dan kesehatan serta air bersih yang belum diperhatikan. Semua fasilitas itu tentu lebih dibutuhkan oleh masyarakat daripada gedung DPRD Berau.
“Kemudian terkait penyerapan tenaga kerja. Banyak perusahaan yang tidak transparan dalam penerimaan tenaga kerja mereka. Jadi, kita minta DPR untuk lebih peka terhadap situasi rakyatnya,” ucapnya.
Ia juga mengkritik terhadap penerimaan program Beasiswa Berau Cerdas yang dianggap lebih rendah dibanding tahun sebelumnya, evaluasi kinerja 100 hari Bupati dan Wakil Bupati, penghentian rivalitas aparat terhadap gerakan rakyat, serta penolakan terhadap segala bentuk pembungkaman pers dan media.
“Kami juga mendesak peningkatan kesejahteraan guru, dosen, dan tenaga pendidik, menolak diskriminasi dalam pendidikan, serta meminta percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset,” bebernya.
Tuntutan lain yang disuarakan adalah penegakan supremasi sipil serta pembatalan tunjangan DPR. “Aksi ini merupakan wujud keprihatinan masyarakat atas berbagai isu di Berau maupun nasional,” imbuhnya.
“Kami berharap tindakan yang dilakukan ini menjadi bentuk pengingat bagi semua pihak. Ada banyak persoalan yang dirasakan masyarakat, mulai dari isu pendidikan, tenaga kerja lokal, hingga kebijakan DPRD. Kami juga menolak pengadaan gedung baru untuk rapat DPRD,” pungkasnya. (*)
Reporter: Georgie Silalahi
Editor: Endah Agustina
