benuakaltim.co.id, BERAU– Keterbatasan jumlah homestay atau penginapan di sekitar kawasan destinasi Air Panas Pemapak Bapinang di Kecamatan Biatan, Kabupaten Berau menyimpan kendala tersendiri
Apalagi di tengah upaya pemerintah daerah membangun pariwisata sebagai sektor unggulan dan mendongkrak ekonomi masyarakat untuk menambah jumlah homestay di kawasan destinasi wisata itu, pemerintah daerah juga tidak tinggal diam.
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Berau terus mencari jalan keluar terbaik. Salah satunya dengan mendorong pihak perusahaan untuk dapat membantu melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).
Kepala Disbudpar Berau, Ilyas Natsir melalui Staf Teknis, Andi menjelaskan, destinasi wisata Air Panas Pemapak menjadi salah satu destinasi unggulan saat ini. Hal itu dibuktikan dengan kian meningkatnya jumlah retribusi dan jumlah kunjungan.
Meskipun demikian, diakuinya, jumlah homestay yang ada, masih terbatas. “Salah satu tujuan kami membangun Air Panas itu untuk mendukung indikator lama tinggal. Tapi sepakat bahwa memang benar masih kekurangan sarana penginapan di sana,” ungkapnya, Kamis (16/10/2025).
Lebih lanjut, disampaikannya, meskipun pemerintah daerah berencana menambah homestay, akan lebih terasa dampaknya bagi ekonomi masyarakat jika penginapan yang ada di destinasi wisata itu memanfaatkan hunian atau rumah-rumah warga.
Lebih kurang, hunian yang ada diperbaiki atau direhab. “Kalau ada biaya dari Pemda bisa kami buat dan itu pasti retribusinya masuk ke daerah. Tapi luas lahan di sana terbatas maka homestay juga pasti terbatas. Makanya tujuan kami masyarakat yang buat agar dampak ekonominya langsung dirasakan masyarakat,” jelasnya.
“Kalau kita bangun masif homestay, pasti buka lahan lagi. Yang kedua limbahnya semakin banyak. Jadi cara yang tepat dari masyarakat. Supaya masyarakat langsung menikmati,” sambungnya.
Untuk menambah jumlah homestay itu, menurutnya, masyarakat bisa mengajukan dana CSR dari perusahaan sawit yang beroperasi di wilayah itu. Hal itu juga menjadi misi dan cita-cita Disbudpar Berau yang coba direalisasikan pada akhir tahun ini.
“Di Biatan sepengetahuan kami ada perusahaan sawit. Apakah memungkinkan CSR itu. Kalau memungkinkan, tinggal rumusan bantuannya tinggal kami bantu untuk mendukung pariwisata,” bebernya.
Ditambahkannya, saat ini pemangkasan anggaran dari pusat ke daerah juga turut menyajikan kendala sendiri. Hal itu juga berimbas pada pembangunan pariwasata. Namun, Disbudpar akan tetap membangun dengan mengedepankan skala prioritas.
“Pariwisata menjadi salah satu sektor unggulan. Tapi karena ada pemangkasan anggaran tetap kita antisipasi dengan bangun sesuai skala prioritas dengan perhitungan matang,” pungkasnya. (*)
Reporter: Georgie Silalahi
Editor: Endah Agustina
