Gubernur Provinsi Kaltim Rudy Mas’ud di Samarinda, Minggu, mengatakan strategi itu mencakup penyesuaian belanja dan penentuan ulang prioritas anggaran agar mampu memberikan manfaat besar bagi rakyat.
Pemprov Kaltim juga akan menjalin kerja sama dengan pemerintah provinsi lain yang menghasilkan sumber daya alam, untuk melobi pemerintah pusat agar pemotongan yang diterapkan tidak memberatkan daerah.
Rudy menegaskan Kaltim tidak menolak kebijakan efisiensi nasional, tetapi meminta kebutuhan dasar masyarakat tidak dikorbankan.
DPRD Kaltim telah merespons pemangkasan transfer daerah itu dan siap membongkar ulang APBD 2026 secara total untuk menyesuaikan dengan alokasi TKD yang baru.
Sebagai langkah efisiensi, Pemprov Kaltim juga melakukan kebijakan internal, seperti menghentikan kegiatan pemerintahan di hotel-hotel untuk menghemat anggaran.
“Meskipun menghadapi efisiensi, Pemprov Kaltim tetap berupaya menjaga komitmen pada sektor-sektor esensial,” jelasnya.
Gubernur berkomitmen tetap memprioritaskan pendidikan dan kesehatan sebagai investasi utama daerah.
“Berdasarkan hasil lobi ke Kementerian Keuangan, Pemprov Kaltim juga memiliki harapan akan adanya tambahan dana bagi hasil di kuartal pertama 2026,” katanya.
Gubernur mengarahkan jajarannya untuk mendongkrak kemandirian ekonomi daerah dan tidak hanya bergantung pada TKD.
Upaya itu sejalan dengan strategi pemerintah provinsi yang fokus penguatan fiskal daerah.
Sumber : Antara
