“Kami berkolaborasi dengan Dispar di kabupaten serta pemangku kepentingan seperti perbankan, perusahaan swasta, atau BUMN untuk menentukan apa yang bisa dikerjasamakan,” kata Kepala Dispar Kaltim Ririn Sari Dewi di Samarinda, Minggu.
Langkah pelibatan sektor eksternal ini diambil karena pemerintah menyadari bahwa pengembangan pariwisata tidak bisa hanya bergantung sepenuhnya pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.
Kolaborasi ini ditujukan untuk melengkapi sarana dan prasarana (Sapras) penunjang di kawasan wisata yang belum terakomodasi oleh bantuan pemerintah pada tahun anggaran berjalan.
Pemerintah provinsi perlu duduk bersama dengan para calon mitra untuk memetakan kebutuhan riil di lapangan mengingat tipologi dan karakteristik setiap destinasi wisata di Berau tidaklah sama.
“Keterlibatan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan perusahaan swasta melalui dana tanggung jawab sosial (CSR) diharapkan mampu menutup celah kebutuhan infrastruktur yang mendesak,” ungkap Ririn.
Dispar Kaltim juga memberikan dukungan konkret berupa dana dekonsentrasi kepada Dinas Pariwisata Berau yang difokuskan untuk penguatan promosi visual.
Bantuan non-fisik tersebut diwujudkan dalam bentuk pembuatan konten video berkualitas tinggi untuk memviralkan keindahan Labuan Cermin ke pasar wisatawan yang lebih luas.
Secara status pengembangan, Labuan Cermin sebenarnya sudah masuk dalam kategori destinasi maju karena telah memiliki sarana lengkap.
“Pengelolaan di sana juga dinilai sudah sangat adaptif terhadap teknologi dengan penerapan digitalisasi yang kuat, baik untuk pemasaran media sosial maupun manajemen tiket masuk,” ucap Ririn
Terkait akses jalan menuju lokasi, kondisi jalan di Kabupaten Berau saat ini sebagian besar sudah cukup bagus, namun tetap memerlukan peningkatan kualitas di beberapa ruas agar aksesibilitas wisatawan semakin nyaman.
“Pemerintah menyusun skala prioritas pembangunan yang lebih ketat guna memastikan setiap rupiah anggaran yang keluar memberikan dampak maksimal bagi pariwisata,” demikian Ririn.
Sumber : Antara
