benuakaltim.co.id, BERAU– Keberadaan food court di Pulau Besing, Kabupaten Berau, masih menjadi sorotan masyarakat lantaran belum difungsikan secara optimal meski pembangunannya telah rampung.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Berau, Ilyas Natsir, melalui stafnya, Andi menegaskan, fasilitas tersebut tidak dalam kondisi terbengkalai.
Saat ini, pemerintah kampung masih mematangkan konsep pengelolaan agar dapat berjalan berkelanjutan.
“Pengelolaan masih dirumuskan, apakah nantinya dikelola oleh Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) atau melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Termasuk opsi penyertaan modal BUMDes untuk mengisi kios-kios yang tersedia,” ujar Andi, Selasa (30/12/2025).
Selain aspek pengelolaan, Disbudpar Berau juga tengah menyiapkan konsep branding kawasan Pulau Besing sebagai destinasi wisata. Konsep tersebut akan mengintegrasikan sektor kuliner dan UMKM dengan potensi wisata alam yang dimiliki pulau tersebut.
“Untuk saat ini masih fokus pada UMKM, belum ke ekonomi kreatif. Jika UMKM sudah naik kelas, barulah diarahkan ke ekraf. Jadi prosesnya bertahap,” jelasnya.
Ia menegaskan, pemerintah kampung bersama Disbudpar tidak ingin membuka fasilitas tersebut secara terburu-buru tanpa perencanaan matang. Penataan konsep, sistem pengelolaan, hingga identitas produk wisata perlu disiapkan secara menyeluruh agar keberlanjutan destinasi dapat terjaga.
“Kami minta agar tidak dinarasikan sebagai terbengkalai. Kampung masih fokus pada pematangan konsep pengelolaan dan produk wisatanya,” tegas Andi.
Terkait waktu operasional, Disbudpar Berau berharap food court Pulau Besing dapat berfungsi secara optimal dalam waktu dekat. Bahkan, berdasarkan informasi terakhir, aktivitas di kawasan tersebut sudah mulai berjalan selama libur Natal dan Tahun Baru (Nataru).
“Kabarnya sudah mulai dibuka beberapa hari ini. Mudah-mudahan akhir Januari nanti bisa berjalan lebih optimal,” katanya.
Andi menambahkan, setiap destinasi wisata di kampung memiliki karakter dan tantangan yang berbeda. Berbeda dengan kawasan Tanjung Batu yang berkembang relatif cepat, pengembangan wisata di kampung memerlukan proses lebih panjang, terutama terkait keterbatasan sumber daya manusia dan penguatan branding.
“Tidak bisa disamakan dengan Tanjung Batu. Kampung-kampung ini butuh proses, mulai dari SDM, konsep, hingga penguatan produk wisata,” ujarnya.
Sebagai contoh, ia menyebut pengembangan wisata Air Panas Biatan yang kini menunjukkan hasil positif.
Meski sempat ditutup akibat pengerjaan tahap kedua, destinasi tersebut kembali ramai dikunjungi setelah dibuka dan bahkan mampu memenuhi target retribusi dalam waktu singkat.
“Itu menjadi bukti bahwa pembangunan yang dilakukan tidak sia-sia. Tinggal bagaimana proses pendampingan dan pengelolaannya terus berjalan dengan baik,” pungkasnya. (*)
Reporter: Georgie Silalahi
Editor: Endah Agustina
