benuakaltim.co.id, BERAU– Kepala Dinas Pangan Berau, Rakhmadi Pasarakan menyebut pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Berau masih menghadapi sejumlah tantangan, khususnya dalam penyediaan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Ia menilai, hingga saat ini, jumlah dapur yang telah beroperasi masih jauh dari kebutuhan ideal. Padahal, dapur SPPG memegang peran krusial dalam memastikan distribusi makanan berjalan optimal.
Berdasarkan data yang ada, dari total kebutuhan 61 dapur SPPG di Kabupaten Berau, baru 10 dapur yang telah beroperasi.
“Kondisi ini menjadi perhatian serius, mengingat dapur SPPG merupakan titik utama produksi dan distribusi makanan bergizi dalam program MBG,” ujar Rakhmadi, Rabu (7/1/2026).
Ia menjelaskan, kebutuhan dapur SPPG di Berau terbagi ke dalam dua wilayah besar. Sebanyak 30 dapur dibutuhkan untuk wilayah aglomerasi, sementara 31 dapur lainnya diperlukan untuk wilayah 3T, yakni wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar.
“Meski kebutuhan tersebut telah terpetakan dengan jelas, namun proses percepatan pembangunan dan operasional dapur masih terkendala oleh pola koordinasi yang bersifat terpusat,” jelasnya.
Dominasi kendali dari pemerintah pusat melalui Badan Gizi Nasional (BGN) dinilai membatasi ruang gerak pemerintah daerah dalam menangani berbagai persoalan teknis di lapangan.
Menurutnya, banyak aspek teknis yang sejatinya dapat ditangani langsung oleh pemerintah daerah, mengingat pemerintah daerah lebih memahami kondisi wilayah, ketersediaan sumber daya, serta karakteristik masyarakat setempat.
“Urusan teknis seharusnya bisa diselesaikan di tingkat wilayah Berau. Dengan begitu, pelaksanaan program bisa lebih cepat dan lebih menyesuaikan dengan kondisi lokal,” tuturnya.
Untuk mengatasi kendala tersebut, kata Rakhmadi, Pemkab Berau terus menjalin komunikasi dan koordinasi dengan BGN.
“Koordinasi ini dilakukan guna memperoleh kejelasan terkait peran daerah dalam pelaksanaan program MBG, termasuk bentuk dukungan yang dapat diberikan oleh pemerintah daerah serta peluang untuk melibatkan mitra lokal secara lebih luas,” terangnya.
Pemkab Berau juga melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program sebelumnya. Pengalaman ketika mitra dari luar daerah mengambil alih pengelolaan 18 titik SPPG menjadi catatan penting.
Pasalnya, dalam kurun waktu hampir satu bulan, pembangunan di titik-titik tersebut tidak menunjukkan perkembangan yang signifikan.
“Ini menjadi pelajaran penting bagi kami. Ke depan, kami ingin mendorong pemanfaatan sumber daya dan pelaku lokal yang lebih memahami kondisi lapangan, sehingga pelaksanaannya bisa lebih efektif,” tegasnya.
Pemkab Berau berkomitmen mendukung penuh pelaksanaan program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG). (*)
Reporter: Georgie Silalahi
Editor: Endah Agustina
