benuakaltim.co.id, BERAU– Sejumlah rencana kegiatan pembangunan dan pemeliharaan pertamanan di daerah terancam molor.
Hal ini disebabkan oleh belum adanya kejelasan terkait Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan kas keuangan daerah yang hingga saat ini masih kosong.
Anggota Komisi II DPRD Berau, Fasra Wisono mengungkapkan, pihaknya belum bisa memberikan komentar banyak mengenai langkah teknis ke depan.
“Mandeknya aliran dana dari pemerintah pusat menjadi faktor utama penyebab ketidakpastian ini,” ungkapnya, Jumat (16/1/2026).
Menurutnya, ada beberapa poin utama yang menjadi sorotan dalam keterlambatan ini antara lain kas keuangan kosong.
“Hingga saat ini, posisi kas keuangan daerah belum terisi, sehingga operasional kegiatan baru belum bisa berjalan,” ucapnya.
Begitu juga menurutnya tentang kesiapan Kepala Dinas dalam menyusun satuan kerja jika anggaran pendukung belum tersedia.
“Dampak luasnya adalah ketidakpastian ini tidak hanya dirasakan instansi pemerintah, tetapi juga para kontraktor yang kini dalam posisi menunggu kejelasan proyek,” ujarnya.
Kemudian dengan adanya kebijakan pengurangan atau efisiensi anggaran di tingkat pusat turut memperumit proses pencairan dana ke daerah.
“Semua pihak sekarang dalam posisi menunggu (wait and see). Mulai dari dinas, bupati, hingga para kontraktor, semuanya menunggu kejelasan dari pusat dan provinsi,” bebernya.
DPRD Berau menyarankan agar wawancara dan penjelasan mendalam mengenai ide-ide pembangunan dilakukan setelah DPA resmi diturunkan.
“Hal ini dianggap penting agar rencana yang disampaikan ke publik memiliki dasar hukum dan dukungan finansial yang konkret,”tuturnya.
Begitu juga pemerintah daerah diharapkan terus menjalin komunikasi intensif dengan pemerintah pusat agar kendala administratif ini segera teratasi.
“Sehingga program kerja yang telah disusun dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” pungkasnya. (*)
Reporter: Georgie Silalahi
Editor: Endah Agustina
