benuakaltim.co.id, BERAU – Upaya meningkatkan ekonomi masyarakat di Kabupaten Berau akan lebih difokuskan pada penguatan kolaborasi lintas perangkat daerah dan pihak swasta, terutama dalam pengembangan potensi ekonomi kampung.
Hal ini disampaikan Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, sebagai strategi menghadapi keterbatasan anggaran daerah.
Ia menuturkan, peningkatan ekonomi masyarakat tidak bisa dilakukan secara parsial, tetapi membutuhkan sinergi antara Diskoperindag, Dekranasda, hingga Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK).
“Ke depan, kita ingin ada sharing dan kolaborasi yang lebih kuat, terutama dalam peningkatan ekonomi masyarakat. Diskoperindag bersama Dekranasda dan DPMK punya peran besar di sana,” ujarnya Sabtu (17/1/2026).
Menurutnya, melalui DPMK, kampung-kampung dapat didorong untuk mengembangkan Badan Usaha Milik Kampung (BUMK). “Nanti akan dipilih orang-orang yang dibina dan didampingi untuk mengelola serta mengembangkan potensi sumber daya alam, ekonomi kreatif, dan UMKM,” ucapnya.
Ia mengungkapkan, selama ini pemerintah daerah telah banyak mendapatkan dukungan dari pihak perusahaan dalam pendampingan ekonomi masyarakat. Seperti pelatihan membatik, menganyam, hingga pengolahan kerajinan berbahan kulit kerang.
“Pendampingan seperti ini harus terus berlanjut. Diskoperindag dalam satu tahun harus membuat kegiatan pendampingan dan pelatihan kepada masyarakat,” jelasnya.
Ia mengakui, keterbatasan anggaran daerah menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan program peningkatan ekonomi. Untuk itu, kolaborasi dengan perusahaan dan pihak swasta dinilai sangat penting, termasuk dalam mendukung kegiatan pelatihan.
“Karena keterbatasan anggaran, kita tidak bisa melakukan pelatihan ke luar daerah. Solusinya, kita datangkan trainer dari luar, dan itu bisa dibantu oleh perusahaan atau pihak swasta,” katanya.
Langkah tersebut dinilai penting agar produk-produk lokal Berau memiliki kualitas dan standar yang mampu bersaing, bahkan layak menembus pasar ekspor.
“Kemarin kita sudah melakukan beberapa pelatihan. Ini bisa dilanjutkan dan dikoordinasikan oleh Diskoperindag, Dekranasda, dan DPMK,” pungkasnya. (*)
Reporter: Georgie Silalahi
Editor: Endah Agustina
