benuakaltim.co.id, BERAU – Rencana pembangunan ruas jalan penghubung antar kampung di wilayah Segah, Kabupaten Berau, masih terkendala keterbatasan anggaran.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Berau, Fendra Firnawan menyebut, total panjang jalan yang direncanakan mencapai sekitar 63 kilometer, menghubungkan lima hingga enam kampung.
“Perencanaan sebenarnya sudah selesai, trase jalan juga sudah ada. Tinggal pelaksanaan. Tapi kalau dihitung kebutuhan anggarannya, untuk rigid beton sepanjang kurang lebih 64 kilometer itu bisa mencapai sekitar Rp800 miliar,” sebutnya, Selasa (10/2/2026).
Selain badan jalan, proyek tersebut juga mencakup pembangunan enam jembatan dengan bentang antara 40 hingga 100 meter. Menurut Fendra, biaya pembangunan jembatan juga membutuhkan anggaran puluhan miliar rupiah, sehingga menjadi salah satu hambatan utama realisasi.
“Kalau ada dananya tentu kita kerjakan. Tapi kondisi fiskal sekarang sangat terbatas,” ujarnya.
Fendra menjelaskan, pada tahun anggaran sebelumnya, alokasi untuk bidang pembangunan jalan di DPUPR Berau mencapai sekitar Rp80 miliar. Namun pada tahun ini, akibat kebijakan efisiensi anggaran, alokasi tersebut turun drastis.
“Sekarang yang didapat hanya sekitar Rp225 juta, itu pun kemungkinan besar untuk kegiatan perencanaan. Untuk pembangunan jalan baru hampir tidak ada,” ucapnya.
Meski demikian, anggaran untuk preservasi jalan masih tersedia, meski terbatas. “Preservasi mungkin masih ada di kisaran Rp10 sampai Rp20 miliar, tapi itu untuk beberapa ruas dan kebutuhan lain,” sebutnya.
Terkait kemungkinan pemanfaatan dana Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan, Fendra menyebut hal tersebut bukan berada langsung di bawah kewenangan DPUPR.
“CSR itu biasanya dikoordinasikan oleh OPD terkait, seperti perkebunan. Kami tidak tahu detail besaran dan mekanismenya,” bebernya.
Untuk usulan pembangunan dari kampung-kampung di wilayah Segah, DPUPR Berau tetap akan memasukkannya dalam rencana kerja dan mengusulkannya ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Namun, Fendra menegaskan tidak ada lagi usulan prioritas dari sisi dinas.
“Dengan kondisi efisiensi yang jauh, kami tidak punya usulan prioritas lagi. Prinsipnya sekarang, yang paling tahu kebutuhan adalah masyarakat. Usulan datang dari kampung, itu yang kami sampaikan,” tuturnya.
Sementara itu, untuk proyek jalan di Segah yang masuk dalam kategori preservasi, Fendra memastikan proses tetap berjalan. Saat ini kegiatan masih dalam tahap tender, dan ditargetkan sudah terealisasi pada semester pertama tahun ini.
“Ini baru Februari, masih proses tender. Tapi tahun ini harus terealisasi. Target saya sekitar Agustus atau September sudah clean and clear,” pungkasnya. (*)
Reporter: Georgie Silalahi
Editor: Endah Agustina
