benuakaltim.co.id, BERAU– Peningkatan infrastruktur jalan trans Berau Kalimantan Timur-Tanah Kuning Kalimantan Utara, menjadi catatan pembangunan pemerintah untuk di Kecamatan Pulau Derawan.
Catatan itu didapatkan pemerintah kala melangsungkan lawatan ke Kecamatan Pulau Derawan, pada Rabu (11/2/2026) kemarin.
Pesan itu disampaikan Camat Pulau Derawan, Samsuddin dalam laporannya. Ia mengatakan, pembangunan tersebut dianggap sangat strategis. Sebab, dapat menunjang kunjungan wisata ke Pulau Derawan via jalan darat.
“Ini sangat strategis, semoga dapat direalisasikan,” ungkapnya, Kamis (12/2/2026).
Dia membeberkan, pemerintah mesti membangun jalan sepanjang 45 kilometer dari Tanjung Batu untuk dapat menyambungkan kawasan tersebut. Menurutnya, dibutuhkan komunikasi intens Pemprov Kaltim dan Kaltara dalam melancarkan pembangunan jalan tersebut.
“Komunikasinya bisa dibantu oleh Pemkab Berau,” ucapnya.
Berdasarkan catatannya, terdapat 93 usulan prioritas yang berhasil dimasukkan ke dalam sistem informasi pembangunan daerah (SIPD). Usulan tersebut telah melalui proses pertimbangan mendalam pihak kecamatan dalam proses musrenbang tingkat kelurahan dan kampung.
Dalam usulan itu, terdapat poin yang meminta kepada Pemkab Berau untuk memberikan sentuhan pembangunan ke rumah dinas camat. Kondisi rumah yang tak lebih tinggi dari jalan, kerap membuat aset pemerintah tersebut diterjang banjir rob.
“Posisinya lebih rendah daripada jalan,” kata dia.
Selain itu, dibutuhkan pula pembangunan jaringan air bersih dari Kampung Marancang sampai ke Tanjung Batu. Pemenuhan kebutuhan dasar ini dianggap sangat penting, mengingat rerata warga di Derawan hanya mengonsumsi air dari sumur bor dan tampungan air hujan.
“Semoga tahun depan bisa direalisasikan,” harapnya.
Merespons itu, Bupati Berau Sri Juniarsih, memastikan setiap usulan yang diberikan oleh kampung akan dicatat oleh pemerintah. Ia mengingatkan, dalam setiap perencanaan pembangunan, akan dipertimbangkan dengan kemampuan anggaran daerah.
“Kami fokus juga untuk pembangunan disini, karena Derawan masuk KSPN,” kata dia.
Mengingat sempitnya peluang anggaran pada tahun ini, dia menekankan pentingnya peran perusahaan untuk membantu mengakselerasi laju pembangunan di kampung. Ia meminta kepada perusahaan pertambangan, perkebunan hingga perbankan untuk mengelola dana tanggung jawab sosial alias TJSL secara transparan.
Ia turut menekankan bila penggunaan dana CSR bukan untuk kepentingan kelompok, namun berdasarkan kebutuhan masyarakat luas. “Tahun ini saya wajibkan perusahaan untuk aktif berkontribusi,” tuturnya.
Ia menegaskan, pihaknya telah menggandeng APH dalam proses penyaluran CSR tersebut. Pengawalan yang akan dijadikan kekuatan pemerintah untuk mengawasi setiap kebijakan pengelolaan anggaran perusahaan.
“Ini bukan ancaman, tapi agar kita berikan hak secara bertanggungjawab ke masyarakat,” pungkasnya. (*)
Reporter: Georgie Silalahi
Editor: Endah Agustina
