benuakaltim.co.id, BERAU – Ketua DPRD Kabupaten Berau, Dedy Okto Nooryanto, mengeluarkan pernyataan tegas terkait transparansi pengelolaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah Bumi Batiwakkal.
Ia mendesak agar seluruh realisasi dana CSR dibuka secara transparan kepada publik melalui media massa.
Dalam sebuah pertemuan resmi baru-baru ini, Dedy menyoroti adanya kesan tertutup dari pihak perusahaan mengenai jumlah dan alokasi dana bantuan sosial tersebut.
Menurutnya, keterbukaan ini sangat krusial agar masyarakat mengetahui kontribusi nyata perusahaan terhadap pembangunan daerah.
“CSR betul-betul terbuka sama masyarakat, terbuka sama kita. Itu wajib. Walaupun anda tidak membuka angka CSR-nya, tapi anda wajib membuka ke media apa saja kegiatan dana CSR itu digunakan,” tegas Dedy Okto, Kamis (12/2/2026).
Tak sekadar gertakan, politisi ini langsung memberikan instruksi khusus kepada Ketua Komisi II DPRD Berau untuk segera memanggil pihak manajemen perusahaan, baik dari sektor pertambangan, perkebunan sawit, hingga perbankan,
“Saya akan minta Ketua Komisi II memanggil perusahaan yang ada di Kabupaten Berau, menanyakan langsung ke mana saja dana-dana CSR ini. Apakah betul-betul ke masyarakat kita? Karena selama ini saya lihat dana CSR itu selalu ditutup-tutupi,” bebernya.
Selain masalah CSR, Dedy juga menyoroti sinergi pembangunan infrastruktur dasar. Ia meminta, Dinas Pekerjaan Umum (PU) untuk lebih sigap melakukan sinkronisasi program, terutama terkait akses jalan menuju sekolah-sekolah yang saat ini kondisinya memprihatinkan.
“Saya lihat ada bangunan sekolah bagus tapi jalannya kurang bagus. Masa anak-anak sekolah becek-becekan ke sekolah? Pendidikan ini sangat penting,” ujarnya.
Ia juga mendorong penataan kawasan Kesultanan Gunung Tabur sebagai ikon wisata Berau agar tidak hanya fokus pada perbaikan atap, tetapi juga penataan halaman dan pagar agar lebih menarik bagi wisatawan mancanegara maupun lokal.
“Upaya tegas DPRD ini diharapkan dapat membantu percepatan program Pemerintah Daerah di tengah kebijakan efisiensi anggaran, sehingga pembangunan tetap berjalan maksimal demi kesejahteraan masyarakat Berau,” pungkasnya. (*)
Reporter: Georgie Silalahi
Editor: Endah Agustina
