“Pusat distribusi barang ini diinisiasi oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), karena 80 persen kebutuhan pokok Kaltim masih didatangkan dari luar daerah,” kata Analis Perdagangan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah (Disperindagkop UKM) Kaltim Muhammad Riski Januar di Samarinda, Sabtu.
Disampaikan dia, fasilitas strategis ini bertujuan utama untuk mengendalikan stabilitas harga sekaligus meningkatkan penggunaan produk lokal di tengah masyarakat.
Riski menegaskan peran vital pusat distribusi sebagai stok penyangga atau buffer stock yang siap digelontorkan saat terjadi kelangkaan barang di kabupaten atau kota.
“Pemerintah daerah merencanakan pengelolaan fasilitas tersebut di bawah kendali badan usaha milik daerah BUMD), agar intervensi pasar dapat dilakukan secara efektif,” paparnya.
Langkah ini dinilai Pemerintah Daerah krusial untuk mencegah dominasi swasta murni yang seringkali sulit dikendalikan saat harga pasar bergejolak tajam.
Kawasan Industri Kariangau dipilih sebagai lokasi pembangunan pusat distribusi itu, karena memiliki akses logistik yang sangat dekat dengan pelabuhan dan jalan tol.
“Visi jangka panjang proyek ini juga mencakup penyerapan hasil panen petani dan nelayan lokal dengan harga yang wajar dan menguntungkan,” kata Riski.
Namun, pembangunan fisik bangunan yang seharusnya berjalan tahun ini mengalami penundaan akibat kebijakan efisiensi anggaran daerah.
Fokus pemerintah saat ini dialihkan pada penyusunan Peraturan Gubernur serta pematangan Detail Engineering Design yang telah dikaji sejak tahun lalu.
Sementara itu, Arie Priyono yang juga Analis Perdagangan Disperindagkop UKM Kaltim menyoroti aspek modernisasi dalam pengelolaan pusat distribusi tersebut.
“Pusat distribusi akan mendukung digitalisasi melalui pengontrolan dan pencatatan data arus barang keluar dan masuk secara real-time,” ujar Arie menambahkan.
Data digital yang akurat tersebut nantinya menjadi landasan valid bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan strategis ekonomi ke depan.
Pihaknya berharap fisik bangunan dapat segera terealisasi tanpa pemotongan anggaran demi menopang ketahanan ekonomi masyarakat Kalimantan Timur.
Sumber : Antara
