benuakaltim.co.id, SAMARINDA – Kepastian pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur VIII 2026 di Kabupaten Paser kini berada di persimpangan. Ajang olahraga empat tahunan itu terancam molor setelah sejumlah kabupaten/kota di Kaltim dilaporkan belum memiliki alokasi anggaran untuk mengirimkan kontingen.
Isu tersebut mencuat dalam rapat koordinasi (rakor) Dinas Pemuda dan Olahraga Kalimantan Timur bersama Dispora kabupaten/kota se-Kaltim, Kamis (12/2/2026). Dalam forum itu, persoalan kesiapan anggaran menjadi sorotan utama.
Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Dispora Kaltim, Rasman Rading, menyampaikan bahwa rakor menghasilkan rekomendasi untuk meninjau ulang jadwal pelaksanaan Porprov. Hasil pembahasan akan dikomunikasikan kepada Gubernur serta Panitia Besar (PB) Porprov.
“Melihat kondisi fiskal daerah, salah satu opsi yang mengemuka adalah penundaan ke triwulan kedua tahun 2027,” jelas Rasman, Rabu (18/2/2026).
Ia menyebut, dampak pemangkasan anggaran daerah oleh pemerintah pusat cukup signifikan, sehingga memengaruhi kemampuan kabupaten/kota dalam menyiapkan pembiayaan keikutsertaan.
Data sementara menunjukkan baru sekitar 70 persen daerah yang mengalokasikan anggaran untuk Porprov. Namun, alokasi itu pun dinilai belum ideal karena sebagian besar masih berharap tambahan dana melalui APBD Perubahan.
Ironisnya, Kota Samarinda sebagai juara bertahan dan Kota Bontang justru belum memiliki alokasi anggaran sama sekali apabila Porprov tetap digelar sesuai jadwal pada November 2026.
Rasman menjelaskan, jika mengandalkan APBD Perubahan, pencairan anggaran umumnya baru dilakukan pada Oktober atau November. Kondisi tersebut dinilai menyulitkan dari sisi pelaksanaan kegiatan maupun penyusunan laporan pertanggungjawaban.
“Kalau dipaksakan tahun ini, partisipasi dikhawatirkan tidak lengkap. Karena itu, penundaan menjadi opsi yang lebih realistis,” ujarnya.
Selain wacana penjadwalan ulang, rakor juga membahas kemungkinan penyesuaian jumlah cabang olahraga (cabor) dan nomor tanding. Skema ini diarahkan pada cabor prioritas guna menekan biaya operasional di tengah keterbatasan anggaran.
Dispora Kaltim menargetkan keputusan final terkait nasib Porprov VIII dapat ditetapkan pada bulan Ramadan mendatang, setelah melalui komunikasi lanjutan dengan para kepala daerah dan tuan rumah di Kabupaten Paser. (*)
Reporter: Aditya Setiawan
Editor: Ramli
