benuakaltim.co.id, SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kaltim memberikan klarifikasi terkait polemik pengadaan mobil dinas Gubernur senilai Rp8,5 miliar.
Meski sebelumnya diumumkan penghentian pembelian kendaraan dinas pada tahun anggaran 2025, kebijakan tersebut ditegaskan tetap berjalan dengan pengecualian khusus bagi pimpinan daerah.
Kepala BPKAD Kaltim, Ahmad Muzakkir, menyampaikan bahwa instruksi Gubernur Rudy Mas’ud mengenai penghentian pengadaan kendaraan baru berlaku ketat bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), termasuk pejabat eselon II dan III.
“Penghentian pengadaan kendaraan dinas itu berlaku untuk seluruh SKPD. Kepala dinas dan jajaran di bawahnya tidak diperkenankan membeli kendaraan baru dan diminta memaksimalkan armada yang ada atau menggunakan skema sewa,” tegas Muzakkir.
Ia menjelaskan, kendaraan dinas gubernur memiliki kategori berbeda dan mengikuti siklus pembaruan setiap lima tahun. Mobil dinas sebelumnya merupakan pengadaan tahun 2018 dan saat ini dinilai tidak lagi efisien dari sisi biaya pemeliharaan.
“Untuk pimpinan daerah, ada siklus penggantian lima tahunan. Kendaraan yang digunakan sebelumnya sudah cukup lama dan biaya perawatannya semakin tinggi. Secara jangka panjang justru kurang efisien,” ujarnya.
Muzakkir juga menekankan bahwa pengadaan tersebut telah melalui perhitungan dan pertimbangan matang, termasuk rencana penggunaan kendaraan berbasis listrik atau hybrid yang dinilai lebih hemat operasional.
“Kita tetap mengedepankan prinsip efisiensi. Kendaraan baru ini juga dipertimbangkan dari aspek efisiensi bahan bakar dan perawatan, serta kebutuhan representasi daerah sebagai tuan rumah berbagai agenda nasional,” jelasnya.
Menurutnya, Kalimantan Timur kerap menerima kunjungan pejabat tinggi negara dan tamu VVIP, sehingga penyediaan kendaraan yang representatif menjadi bagian dari pelayanan pemerintahan.
“Ini bukan semata-mata soal kemewahan, tetapi menunjang tugas kepala daerah dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan menerima tamu kenegaraan,” tambahnya.
Ia memastikan bahwa meskipun ada pengadaan unit baru untuk gubernur, secara keseluruhan belanja kendaraan dinas di lingkungan Pemprov Kaltim tahun 2025 tetap mengalami penurunan signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
“Kami pastikan total belanja kendaraan dinas tahun ini tetap turun. Jadi semangat efisiensi tetap menjadi prioritas,” tutup Muzakkir. (*)
Reporter: Aditya Setiawan
Editor: Ramli
