benuakaltim.co.id, BERAU –Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, memberikan pernyataan menohok dalam pertemuan terbaru bersama jajaran perangkat daerah dan perwakilan sektor swasta.
Tak tanggung-tanggung, Sri Juniarsih secara terbuka meminta perusahaan-perusahaan besar yang beroperasi di wilayahnya untuk tidak hanya “mengeruk” kekayaan alam, tetapi harus berani “pasang badan” demi ekonomi rakyat.
Pernyataan tegas ini terlontar saat Bupati membahas optimalisasi potensi kampung dan peran sektor swasta melalui dana Corporate Social Responsibility (CSR).
“Jangan Cuma Ambil Kekayaan Kami”
Dalam arahannya, Bupati Sri Juniarsih menekankan bahwa saat ini pemerintah daerah sedang melakukan efisiensi anggaran.
Oleh karena itu, ia menuntut peran aktif pihak swasta, terutama sektor pertambangan dan perkebunan sawit, untuk berkontribusi nyata.
“Saya minta pihak swasta ambil peran dalam peningkatan ekonomi masyarakat melalui CSR-nya. Jangan hanya mengambil kekayaan alam yang kami miliki, tapi tolong maksimalkan untuk kampung-kampung kami,” tegas Sri Juniarsih dengan nada bicara yang lugas.
Ia juga mengingatkan bahwa jatah bagi hasil dari pusat saat ini mengalami penurunan, sehingga kolaborasi dengan perusahaan melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) menjadi harga mati.
Salah satu poin menarik yang menjadi sorotan adalah permintaan Bupati untuk memulihkan lahan eks tambang ilegal (illegal mining).
Ia menantang pihak terkait untuk meratakan lahan-lahan rusak tersebut agar bisa kembali produktif.
“Bisa tidak, Pak? Tanah gunung kita ratakan, kita tutup lubang-lubang illegal mining yang ada, supaya masyarakat bisa berkebun lagi,” tantangnya.
Selain menyentil perusahaan, Bupati juga memberikan motivasi kepada ibu-ibu PKK dan pelaku ekonomi kreatif.
Ia mendorong kaum perempuan di Berau untuk mandiri secara ekonomi melalui pengelolaan potensi lokal seperti cokelat, tenun, dan batik.
Sambil berkelakar yang disambut tawa riuh hadirin, Bupati menyampaikan pesan tentang kemandirian finansial bagi para istri.
“Kalau kita punya uang sendiri, walaupun setiap bulan dikasih (suami), kita tetap punya simpanan. Prinsipnya, uang istri ya uang istri, uang suami ya uang istri juga!” ucapnya disambut tepuk tangan meriah.
Di akhir arahannya, Sri Juniarsih meminta para Kepala Kampung dan Lurah untuk tidak “main mata” atau mengambil jalan pintas dalam berkoordinasi.
Ia menegaskan sistem birokrasi harus berjalan satu pintu melalui Camat sebelum ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Kepala Kampung lapor ke Camat, jangan ambil jalan pintas langsung ke OPD. Itu salah. Semua harus bersinergi agar pembangunan kampung lebih efektif dan efisien,” pungkasnya. (*)
Reporter: Georgie Silalahi
Editor: Ramli
