benuakaltim.co.id, SAMARINDA – Penurunan signifikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tak menyurutkan komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam menjaga keberlanjutan Program Gratispol Pendidikan.
Pada 2026, APBD Kaltim tercatat turun dari Rp21,74 triliun pada 2025 menjadi Rp15,15 triliun. Penurunan tersebut dipicu pemangkasan dana Transfer ke Daerah (TKD) yang mencapai sekitar Rp7 triliun. Meski ruang fiskal menyempit, sektor pendidikan tetap dipertahankan sebagai prioritas.
Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, menegaskan bahwa bantuan pendidikan gratis tidak akan dihentikan.
“Tahun ini APBD semua daerah di Indonesia turun, tetapi kami akan tetap memberikan beasiswa Gratispol. Kami yakin investasi yang paling baik adalah pada sumber daya manusia,” ujar Rudy saat memimpin morning briefing di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim, Senin (23/2/2026).
Untuk 2026, Pemprov Kaltim mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,377 triliun bagi Program Gratispol Pendidikan. Anggaran tersebut menyasar 158.981 penerima manfaat, mulai dari mahasiswa jenjang S-1 hingga S-3, baik di perguruan tinggi negeri (PTN) maupun perguruan tinggi swasta (PTS).
Rudy berharap perluasan anggaran ini berdampak langsung pada peningkatan angka partisipasi pendidikan tinggi generasi muda Kaltim. “Semoga bermanfaat lebih banyak lagi bagi generasi Kaltim ke depan,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Provinsi Kaltim, Dasmiah, melaporkan penyaluran bantuan untuk mahasiswa semester 2 telah rampung. Total 21.128 mahasiswa menerima bantuan dengan nilai Rp103,14 miliar yang telah ditransfer langsung ke masing-masing kampus.
Dengan penyaluran tersebut, mahasiswa baru angkatan 2025 yang sebelumnya telah menerima bantuan pada semester awal, dipastikan kembali mendapatkan dukungan untuk semester genap tahun ini.
Adapun mahasiswa semester 4, 6, dan 8 saat ini masih dalam proses verifikasi dan validasi data kependudukan melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. “Insyaallah akhir Februari seluruhnya sudah tuntas dan segera disalurkan,” jelas Dasmiah.
Secara keseluruhan, penerima Gratispol di dalam daerah yang masih menjalani proses verifikasi dan validasi berjumlah 79.850 orang. Sementara itu, mahasiswa Kaltim yang menempuh pendidikan di luar daerah dan mengajukan permohonan tercatat sebanyak 12.857 orang.
Sebagai perbandingan, pada 2025, tahun pertama kepemimpinan Rudy Mas’ud bersama Wakil Gubernur Seno Aji, program ini menjangkau 24.492 mahasiswa dengan total alokasi Rp127,88 miliar dari pagu Rp204,6 miliar setelah dilakukan pergeseran anggaran.
Dengan alokasi yang jauh lebih besar pada 2026, cakupan bantuan diproyeksikan meningkat signifikan. Skema pembiayaan difokuskan pada pembayaran uang kuliah tunggal (UKT) mahasiswa di fakultas umum.
Sementara bagi program studi berbiaya tinggi seperti kedokteran, disiapkan mekanisme perhitungan tersendiri agar prinsip keadilan tetap terjaga tanpa mengurangi akses pendidikan.
Di tengah tekanan fiskal, kebijakan ini menjadi sinyal bahwa Pemprov Kaltim memilih mempertahankan belanja produktif jangka panjang melalui investasi pada sumber daya manusia. (*)
Reporter: Aditya Setiawan
Editor: Ramli
