benuakaltim.co.id, SAMARINDA – Ketua DPRD Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud, menegaskan rencana pengadaan mobil dinas baru di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah melalui kajian kebutuhan serta pertimbangan efisiensi anggaran dalam jangka panjang.
Politikus yang akrab disapa Hamas itu memastikan proses pengadaan tidak dilakukan secara sembarangan. Seluruh tahapan, kata dia, mengikuti mekanisme regulasi yang berlaku, mulai dari Analisis Standar Belanja (ASB), pengawasan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), hingga pembelian melalui sistem e-katalog pemerintah.
“Analisis standar belanjanya ada, kemudian pengawasannya juga berjalan. Pengadaan dilakukan lewat e-katalog, jadi tidak mungkin dilakukan sembarangan,” ujar Hamas usai rapat paripurna di DPRD Kaltim, Senin (23/2/2026).
Ia menjelaskan, mayoritas kendaraan dinas yang saat ini digunakan telah berusia tujuh hingga sepuluh tahun. Dari sisi teknis, usia tersebut dinilai sudah tidak lagi ideal untuk mendukung mobilitas pimpinan daerah yang memiliki agenda padat lintas kabupaten/kota.
Bahkan, menurutnya, faktor usia kendaraan sempat mengganggu agenda kerja gubernur dalam beberapa kesempatan. Ia mencontohkan insiden kendaraan operasional yang mengalami kendala saat perjalanan dinas menuju Kutai Barat dan dalam rencana kunjungan ke Berau.
Selain persoalan usia kendaraan, kondisi geografis Kaltim juga menjadi pertimbangan penting. Beberapa wilayah seperti Bongan hingga Penajam Paser Utara memiliki medan yang cukup berat, sehingga dibutuhkan kendaraan dengan performa prima demi menjamin keselamatan dan kelancaran tugas kedinasan.
Hamas juga menyoroti kebutuhan kendaraan operasional di Jakarta. Selama ini, aktivitas pemerintahan maupun penyambutan tamu di ibu kota masih mengandalkan sistem sewa kendaraan.
“Kita ini belum punya kendaraan operasional di Jakarta. Kalau ada tamu atau kegiatan, akhirnya harus sewa. Seharusnya memang ada,” ungkapnya.
Ia menilai, jika dihitung secara akumulatif, biaya perawatan kendaraan lama yang kerap mengalami kerusakan justru berpotensi lebih membebani anggaran daerah dibandingkan pengadaan unit baru yang direncanakan secara matang.
“Ini bukan soal kenyamanan, tapi efisiensi. Daripada terus-menerus biaya perawatan, lebih baik dilakukan pengadaan dengan perhitungan yang matang,” tegasnya.
Hamas memastikan, keputusan pengadaan mobil dinas tersebut merupakan hasil evaluasi menyeluruh atas kebutuhan operasional dan efisiensi belanja daerah, bukan langkah yang diambil secara tergesa-gesa. (*)
Reporter: Aditya Setiawan
Editor: Ramli
