benuakaltim.co.id, BERAU – Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Berau, Didi Rahmadi menyampaikan pihaknya tengah melakukan pemantauan dan evaluasi menyeluruh terhadap infrastruktur jaringan telekomunikasi di beberapa kampung, terutama yang terdampak banjir dan gangguan listrik.
Menurut Didi, sejumlah fasilitas teknologi informasi dan komunikasi masih berfungsi, seperti di salah satu PAUD yang hingga kini masih aktif. Namun sebagian besar titik jaringan lainnya mengalami kendala akibat terputusnya aliran listrik.
“Kami terus memonitor dan melakukan evaluasi. Ada beberapa titik yang masih bisa difungsikan, namun banyak juga yang tidak karena permasalahan daya listrik,” ujarnya, Kamis (29/5/2025).
Diskominfo Berau juga mempertimbangkan relokasi titik jaringan untuk wilayah yang rawan banjir.
“Penempatan ulang ini tentu akan kami koordinasikan dengan kepala kampung setempat. Kami juga akan survei ulang untuk mencari titik baru yang memungkinkan sinyal dapat ditangkap dengan baik,” ungkapnya.
Tahun ini, lanjut Didi, Kabupaten Berau akan mendapat tambahan jaringan melalui program lanjutan Bupati sebanyak 496 titik.
Selain itu, dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga akan diberikan satu titik jaringan internet berkapasitas 40 Mbps untuk setiap kampung.
“Mudah-mudahan ini bisa menjawab kesenjangan informasi serta mendukung pelayanan dan kegiatan di kampung-kampung,” ucapnya.
Terkait waktu perbaikan, Didi menjelaskan bahwa jika kerusakan hanya pada daya listrik, maka perbaikan bisa selesai dalam 3–4 hari.
“Namun, untuk wilayah yang lebih jauh dan membutuhkan penggantian alat, prosesnya bisa memakan waktu hingga satu bulan,” bebernya.
Ia mencontohkan kejadian di Merabu yang tersambar petir sehingga memerlukan penggantian perangkat.
“Perbaikan dan penggantian alat tetap akan dilakukan, meskipun beberapa mungkin harus dianggarkan ulang pada periode selanjutnya. Untuk kampung yang belum terdampak, pembiayaan bisa disubsidi silang,” tuturnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan untuk jangka panjang, penggunaan infrastruktur jaringan milik operator besar seperti Telkom atau Telkomsel lebih ideal.
Keterbatasan kewenangan pembangunan menara komunikasi yang berada di tangan pemerintah pusat menjadi tantangan tersendiri.
“Kami hanya bisa mengusulkan dan mengevaluasi titik-titik yang layak untuk dipindahkan, namun kewenangan pembangunan tower tetap di pusat,” pungkasnya. (*)
Reporter: Georgie Silalahi
Editor: Ramli
