Rudi Mas’Ud Dorong Pemkab Berau Segera Laksanakan MBG

Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Rudi Mas'Ud saat diwawancarai awak media di Halaman Balai Mufakat setelah memberikan pengarahan kepada jajaran TNI-Polri di Kabupaten Berau (GEORGIE/BENUAKALTIM)

benuakaltim.co.id, BERAU – Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudi Mas’Ud mengatakan telah mendorong Bupati Berau Sri Juniarsih Mas dan jajarannya agar segera melaksanakan monitoring koordinasi dengan pihak Satuan Pelayanan Pemunuhan Gizi (SPPG) atau penyelenggara terkait di pemerintah pusat.

“Kita akan segera melaksanakan dan mendorong untuk Pemerintah Kabupaten Berau untuk melaksanakan SPPG. Kami menargetkan tiga dan harapan kami bisa semua di setiap kecamatan di Kabupaten Berau ini untuk memberikan makan siang MBG kepada pelajar,” ucapnya Rabu (16/7/2025).

Baca Juga :  Perkuat Integritas, Rutan Tanjung Redeb Ikuti Penandatanganan Komitmen Nasional Pemasyarakatan

Mantan Anggota Komisi III DPR RI periode 2019-2024 lalu itu akan berusaha agar program MBG tidak hanya menyasar untuk pelajar saja tetapi kepada ibu menyusui dan hamil.

Begitu pun untuk menu asupan MBG bagi pelajar, Rudi menjelaskan bakal ada digelontorkan dana sebanyak Rp 10 miliar untuk setiap satu SPPG.

Baca Juga :  Perkuat Integritas, Rutan Tanjung Redeb Ikuti Penandatanganan Komitmen Nasional Pemasyarakatan

“Jadi kalau di Berau ini ada 13 kecamatan, minimal ada Rp 130 miliar per tahun,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Rudi menegaskan untuk terpenuhinya MBG di Provinsi Kalimantan Timur secara maksimal, minimal harus ada terbangun 367 SPPG.

“Jadi kira-kira anggaran yang masuk di Kaltim nilainya kurang lebih sekitar Rp 3,67 triliun untuk dapur bersih anak-anak kita di seluruh Kalimantan Timur,” bebernya.

Sebab menurutnya anggaran hingga mencapai triliunan tersebut 80 persen untuk membeli bahan baku MBG yang harus berasal dari Provinsi Kalimantan Timur.

Baca Juga :  Perkuat Integritas, Rutan Tanjung Redeb Ikuti Penandatanganan Komitmen Nasional Pemasyarakatan

“Dan bahan baku itu harus dari Kalimantan Timur. Pelaksanaanya itu nanti lewat kemitraan, Kepolisian juga sudah, TNI juga sudah, Pemkab maupun Pemkot Kabupaten Kota se-Indonesia wajib. Nanti juga ada perusda-perusda di dalamnya, termasuk kemitraan swasta,” pungkasnya. (*)

Reporter: Georgie Silalahi

Editor: Yogi Wibawa

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *