benuakaltim.co.id, BERAU – Anggota DPRD Berau Komisi l Thamrin, menekankan pentingnya kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang kerap terjadi saat musim kemarau.
Menurutnya, penanggulangan karhutla tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah, tetapi harus melibatkan seluruh pihak, termasuk masyarakat dan dunia usaha.
“Karhutla ini sudah dikategorikan sebagai bencana. Maka penanganannya harus melibatkan banyak pihak, mulai dari pemerintah, TNI, Polri, BPBD sebagai koordinator, hingga dunia usaha,” kata Thamrin Jumat (22/8/2025).
Ia menegaskan bahwa langkah penanganan tidak boleh menunggu hingga bencana terjadi. BPBD, menurutnya, harus memiliki rencana pra-bencana dengan mengacu pada perkiraan musim kemarau yang disampaikan BMKG.
“Begitu masuk musim kemarau, BPBD harus siap turun ke lapangan dan berkoordinasi dengan semua pihak,” ujarnya.
Selain pemerintah dan aparat, Thamrin juga mengingatkan peran penting perusahaan yang beroperasi di sekitar kawasan rawan karhutla.
Menurutnya, perusahaan wajib menjaga areal konsesinya dan lingkungan sekitar, termasuk melengkapi sarana prasarana pencegahan kebakaran.
“Perusahaan punya kewajiban untuk menjaga wilayahnya. Setiap perusahaan, khususnya di sektor perkebunan dan kehutanan, harus menyiapkan peralatan dan sarana pencegahan karhutla. Jangan sampai tanggung jawab itu diabaikan,” tegasnya.
Thamrin berharap, dengan adanya kolaborasi dan sinergi yang baik antara pemerintah, aparat, masyarakat, dan dunia usaha, dampak karhutla dapat diminimalisir.
“Harapan saya pemerintah, aparat, masyarakat dan dunia usaha bisa bekerja sama menyelesaikan masalah karhutla dengan maksimal,” pungkasnya. (*)
Reporter: Georgie Silalahi
Editor: Yogi Wibawa
