benuakaltim.co.id, BERAU – Ketua DPRD Berau, Dedi Okto Nooryanto, menilai program pembangunan di masa kepemimpinan kepala daerah periode terakhir cukup berjalan baik dan banyak menyentuh kepentingan masyarakat.
Menurutnya, sejumlah program prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur desa sudah mulai menunjukkan hasil nyata.
“Di bidang pendidikan, anggaran sudah dialokasikan sebesar 20 persen sesuai amanat undang-undang. Begitu juga di bidang kesehatan dan pembangunan jalan hingga ke kampung-kampung,” ujar Dedi, Selasa(2/9/2025).
Meski begitu, ia menekankan pentingnya konsistensi dalam pelaksanaan program. “Walaupun anggaran harus efisien, janji politik kepada masyarakat tetap harus dilaksanakan. Kami di DPRD akan terus mengawasi agar program benar-benar menyentuh masyarakat,” tegasnya.
Dedi juga menyoroti isu transisi ekonomi daerah yang selama ini digaungkan, dari ketergantungan pada sektor pertambangan menuju penguatan pariwisata dan pertanian. Ia menilai hilirisasi produk lokal, khususnya kelapa sawit, harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
“Hilirisasi itu penting. Kita punya banyak kebun sawit, harusnya ada pabrik besar yang mengolah minimal 20 persen produksi di daerah, sesuai aturan. Pemerintah daerah harus cepat menangkap peluang ini,” jelasnya.
Terkait pariwisata, Dedi menilai Berau memiliki potensi besar, khususnya keindahan bawah laut yang sudah dikenal wisatawan mancanegara.
Namun, ia mengakui bahwa daya tarik wisata di Berau masih kalah dibanding destinasi seperti Bali dan Lombok.
“Kalau di Bali dan Lombok, wisatawan bisa menikmati pantai sekaligus olahraga seperti selancar. Di Berau, wisatawan datang khusus untuk menyelam. Jadi perlu inovasi agar pariwisata kita lebih beragam dan menarik,” katanya.
Selain itu, ia juga menyinggung perlunya evaluasi terhadap Peraturan Daerah (Perda) terkait peredaran minuman keras (miras). Menurutnya, regulasi saat ini tidak terkendali sehingga perlu penertiban agar tidak berdampak negatif bagi masyarakat maupun sektor pariwisata.
“Sekarang miras bebas di mana-mana. Padahal perda hanya membolehkan di hotel berbintang lima, sedangkan kita tidak punya hotel seperti itu. Maka perda harus ditinjau ulang. Kalau memang ingin mendatangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), atur dengan jelas. Kalau tidak, sekalian saja dikunci agar tidak menimbulkan masalah,” tegasnya.
Dedi berharap ke depan, seluruh program pembangunan dapat berkesinambungan, sehingga transisi ekonomi dan pengembangan sektor potensial benar-benar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Berau. (*)
Reporter: Georgie Silalahi
Editor: Endah Agustina
