benuakaltim.co.id, BERAU – Komisi II DPRD Kabupaten Berau menggelar rapat dengar pendapat (RDP) membahas dampak banjir yang melanda kebun sawit masyarakat di sepanjang aliran Sungai Siagung, Kecamatan Segah, Senin 22 September 2025 lalu.
Ketua Komisi II DPRD Berau, Rudy Parasian Mangunsong, menjelaskan bahwa persoalan ini perlu dikaji secara menyeluruh sebelum mengambil kesimpulan.
“Saya mendorong agar Muspika Kecamatan Segah turun langsung ke lapangan untuk memediasi dan mengumpulkan data teknis,” ungkapnya, Rabu (24/9/2025).
“Silakan kecamatan melakukan inspeksi lapangan dan melibatkan kami. Kami bisa hadir karena kecamatan lebih dekat secara teknis dengan lokasi dan paham kondisi kontur, demografi, serta riwayat banjir di wilayah itu,” sambungnya.
Menurutnya, DPRD tidak bisa langsung menuding perusahaan sebagai penyebab banjir karena perlu kajian lingkungan yang komprehensif.
Ia menilai kemungkinan banjir juga dipengaruhi faktor lain, seperti curah hujan tinggi, pendangkalan sungai, maupun pasang surut air.
“Kami bukan lembaga yang bisa langsung memberi justifikasi. Jika memang analisis teknis membuktikan penyebab banjir adalah pengalihan sungai, kami akan merekomendasikan perusahaan untuk menyesuaikan Amdal, memperbaiki galian, atau membuat saluran baru agar masalah ini selesai,” ucapnya.
Kata dia, Komisi II DPRD Berau berkomitmen mengawal persoalan ini hingga menemukan solusi yang adil bagi semua pihak.
Mereka berharap ada langkah cepat dan koordinasi teknis dari pihak kecamatan, pemerintah kampung, serta perusahaan.
“Kami ingin penyelesaian ini tidak berlarut-larut. Masyarakat harus mendapatkan kepastian agar bisa beraktivitas kembali dengan tenang, dan perusahaan pun tetap bisa beroperasi secara normal,” bebernya.
Sementara itu, Rahman, perwakilan warga Gunung Sari, Kecamatan Segah, menyampaikan keluhan warga terkait dampak banjir yang makin parah.
Menurutnya, banjir yang dulu hanya berlangsung beberapa hari kini bisa berbulan-bulan hingga mengganggu produktivitas kebun sawit masyarakat.
“Dulu banjir cepat surut, sekarang kalau hujan satu hari saja, banjir bisa sampai seminggu. Dampaknya sangat terasa, panen kami yang biasanya sebulan sekali jadi tertunda sampai dua atau tiga bulan,” jelas Rahman.
Rahman menambahkan, warga pada prinsipnya tidak menolak keberadaan perusahaan karena banyak yang bekerja di perkebunan.
“Namun saya berharap masalah banjir segera ditangani agar masyarakat yang tidak bekerja di perusahaan tidak terus-menerus menanggung kerugian,” pungkasnya. (*)
Reporter: Georgie Silalahi
Editor: Ramli
