benuakaltim.co.id, BERAU– Penurunan signifikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Berau dari yang sebelumnya mencapai angka Rp7 Triliun kini menyusut menjadi Rp2,2 Triliun, memicu kekhawatiran terkait keberlanjutan pembangunan infrastruktur.
Menanggapi kondisi ini, Anggota Komisi III DPRD Berau, H Saga mendesak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) untuk tidak hanya berpangku tangan pada sisa anggaran daerah.
Saga menegaskan, pembangunan infrastruktur, khususnya jalan, tidak boleh terhambat hanya karena keterbatasan APBD.
Ia mengenang masa pemerintahan sebelumnya, di mana meskipun APBD berada di angka Rp1 Triliun hingga Rp2 Triliun, pembangunan tetap berjalan masif berkat inisiatif lobi ke pemerintah pusat dan provinsi.
“Kita tidak boleh terbuai dengan angka Rp7 Triliun yang dulu. Sekarang dengan Rp2,2 Triliun, kuncinya adalah inisiatif. DPUPR harus berani melakukan lobi-lobi ke Kementerian PUPR maupun PUPR Provinsi untuk mendapatkan bantuan anggaran,” ungkapnya, Selasa (27/1/2026).
Meski Komisi III menyatakan dukungan penuh untuk mendampingi dinas terkait ke tingkat kementerian, Saga menyayangkan kurangnya sinergi teknis di lapangan. Selama ini, pihak legislatif sering terkendala saat melakukan kunjungan kerja atau koordinasi ke pusat karena tidak adanya pendampingan dari tim teknis DPUPR.
“Kami sering turun ke kementerian, namun saat berhadapan dengan masalah teknis, kami mengalami kesulitan menjelaskan karena keterbatasan kapasitas teknis kami. Sayangnya, setiap kali diminta mendampingi, pihak DPUPR sering kali beralasan ada agenda lain,” ucapnya.
Saga berharap kedepannya ada komitmen yang lebih kuat dari DPUPR untuk berjalan beriringan dengan DPRD.
“Sinergi ini dianggap krusial agar usulan-usulan pembangunan jalan di Berau memiliki argumen teknis yang kuat saat dipresentasikan di tingkat nasional,” bebernya.
Dengan adanya kewenangan pemerintah pusat dan provinsi dalam beberapa ruas jalan di Berau, diharapkan dibarengi proaktifnya DPUPR dalam menjemput anggaran melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun program pusat lainnya agar pembangunan di Bumi Batiwakkal tetap terjaga ritmenya di tengah krisis anggaran. (*)
Reporter: Georgie Silalahi
Editor: Endah Agustina
