benuakaltim.co.id, BERAU – Ketua Komisi II DPRD Berau, Rudi P. Mangungsong, berkomitmen untuk mengawal aspirasi masyarakat Kecamatan Segah, terutama terkait sektor pendidikan dan pelayanan kesehatan.
Hal ini disampaikannya dalam pertemuan bersama warga dan aparat kampung di Kecamatan Segah baru-baru ini.
Salah satu poin krusial yang disoroti Rudi adalah rencana penambahan fasilitas pendidikan tingkat SMA (SLTA) di wilayah tersebut. Meski menyambut baik kabar tersebut, Rudi memberikan catatan kritis mengenai sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jalur zonasi.
Rudi mengingatkan agar penentuan lokasi sekolah baru harus dikaji secara mendalam. Ia tidak ingin sistem zonasi justru merugikan warga lokal di pelosok Segah.
“Jangan sampai nanti dengan sistem zonasi, saat ditarik garis, justru warga luar kecamatan yang lebih banyak masuk. Sementara saudara-saudara kita di kampung-kampung dalam justru terlempar,” ungkapnya, Senin (9/2/2026).
Ia menekankan, kehadiran sekolah baru harus memberikan manfaat yang adil bagi seluruh kampung di satu kecamatan, bukan hanya menguntungkan satu titik lokasi saja.
Selain pendidikan, Rudi menaruh perhatian serius pada masalah administrasi kependudukan. Ia meminta Camat Segah memastikan tidak ada lagi warga yang sudah tinggal bertahun-tahun namun belum memiliki KTP Kabupaten Berau.
Menurutnya, status kependudukan yang tidak jelas berdampak langsung pada kuota pelayanan publik, terutama kesehatan.
“Kalau warga tidak terdata sebagai warga Berau, kuota obat-obatan kita bisa habis dalam satu semester karena beban pelayanan yang membengkak. Ujung-ujungnya warga kita sendiri yang kesulitan karena harus sering dirujuk ke Tanjung Selat,” ucapnya.
Rudi juga mendesak perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah Segah untuk meningkatkan standar fasilitas kesehatan mereka. Ia berharap klinik perusahaan tidak hanya sekadar ada, tetapi memiliki dokter dan fasilitas yang representatif.
“Fasilitas klinik perusahaan harus utama untuk karyawan. Jangan sampai beban kesehatan karyawan yang tidak ber-KTP Berau justru memakan kuota obat di puskesmas atau fasilitas umum kecamatan,” ujarnya.
Rudi mengajak seluruh kepala kampung untuk bersikap realistis namun tetap optimistis. Meski usulan pembangunan mencapai angka puluhan triliun, kemampuan APBD Berau saat ini masih berada di kisaran Rp2,4 triliun.
“Kami di DPRD akan mengawal seluruh usulan, baik fisik maupun ekonomi. Kami akan perjuangkan mana yang menjadi skala prioritas demi kesejahteraan masyarakat Segah,” pungkas politisi PDI Perjuangan itu. (*)
Reporter: Georgie Silalahi
Editor: Endah Agustina
