benuakaltim.co.id, BERAU – Efisiensi anggaran daerah menjadi tantangan tersendiri bagi sektor pertanian di Kabupaten Berau.
Meski demikian, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan (TPHP) Berau tetap berupaya memastikan kebutuhan petani terpenuhi dengan memaksimalkan dukungan dari pemerintah pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Kepala Dinas TPHP Berau, Junaidi mengatakan, aspirasi penguatan pertanian, khususnya hortikultura dan tanaman pangan, banyak disampaikan para kepala kampung dalam rangkaian Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dari wilayah pesisir hingga hulu.
“Memang dari sisi anggaran daerah kita mengalami efisiensi cukup besar. Karena itu, fokus kami sekarang adalah peningkatan pelayanan kepada masyarakat dengan mengajukan berbagai program bantuan ke APBN,” ujar Junaidi, Selasa (10/2/2026).
Salah satu program strategis yang diusulkan dan telah disetujui pemerintah pusat adalah pengembangan jagung seluas 1.300 hektare pada tahun 2026, dengan target produksi mencapai sekitar 20 ton.
“Program ini merupakan bagian dari penguatan ketahanan pangan nasional,” ucapnya.
Selain itu, kata dia, Dinas TPHP Berau juga mengusulkan bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) melalui Kementerian Pertanian. Di antaranya 10 unit vertical dryer, hand tractor, combine harvester, hingga traktor roda empat yang masuk dalam program Brigade Pangan.
“Untuk tanaman pangan, bantuan dari APBN justru mengalami peningkatan, termasuk untuk jagung dan padi. Bahkan permintaan dari kelompok tani cukup tinggi,” ungkapnya.
Di sektor cetak sawah, Junaidi mengungkapkan, Berau mendapatkan alokasi 425 hektare pada 2025, meningkat dari rencana awal 300 hektare. Tambahan tersebut berasal dari pengalihan kuota daerah lain yang tidak mampu merealisasikan program.
“Beberapa waktu lalu juga sudah dilakukan penanaman perdana dari hasil cetak sawah di wilayah Buyung-Buyung,” bebernya.
Adapun lokasi pengembangan sentra pangan tersebar di sejumlah kecamatan, antara lain Tabalar, Biatan, Sambaliung, Gunung Tabur, dan Teluk Bayur (Labanan). Untuk pelaksanaan kegiatan di semester pertama 2026, Junaidi berharap bantuan APBN dapat segera terealisasi.
“Penanaman perdana jagung rencananya dimulai Maret. Selain APBN, masih ada dukungan dari APBD II, meski terbatas,” bebernya.
Menurutnya, tingginya kebutuhan petani di tengah keterbatasan anggaran daerah menjadi alasan utama Dinas TPHP Berau mengintensifkan koordinasi dengan pemerintah pusat.
“Karena APBD kita terbatas, mau tidak mau kita maksimalkan permohonan bantuan ke pusat agar kebutuhan petani tetap terjangkau,” pungkasnya. (*)
Reporter: Georgie Silalahi
Editor: Endah Agustina
