benuakaltim.co.id, SAMARINDA – Perum Bulog Kantor Wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara mulai menggulirkan program bantuan pangan untuk alokasi Februari–Maret 2026. Program ini menyasar sebanyak 323.824 keluarga penerima manfaat (KPM) di dua provinsi tersebut.
Dalam skema penyalurannya, setiap KPM akan menerima paket bantuan berupa 20 kilogram beras dan 4 liter minyak goreng yang diberikan sekaligus. Bantuan ini diharapkan mampu menopang daya beli masyarakat, khususnya kelompok kurang mampu di tengah tekanan ekonomi.
Kepala Perum Bulog Kanwil Kaltim-Kaltara, Musazdin Said, menjelaskan bahwa program ini merupakan penugasan dari Badan Pangan Nasional melalui surat resmi yang terbit pada Februari 2026.
“Program bantuan pangan ini diberikan untuk alokasi Februari dan Maret 2026 dengan komoditas per alokasi berupa 10 kilogram beras dan 2 liter minyak. Karena disalurkan sekaligus, maka masyarakat menerima 20 kilogram beras dan 4 liter minyak dalam satu kali penyaluran,” ujarnya saat peluncuran di Balikpapan, Rabu (18/3/2026).
Secara nasional, program ini menjangkau sekitar 33 juta penerima bantuan pangan (PBP). Sementara di wilayah Kaltim-Kaltara, total penerima mencapai 323.824 KPM, dengan Kota Balikpapan mendapat alokasi sebanyak 21.692 KPM.
Musazdin menambahkan, proses distribusi akan dimulai usai perayaan Idulfitri. Saat ini, pihaknya masih melakukan koordinasi dengan pemerintah kelurahan serta petugas terkait guna memastikan penyaluran berjalan lancar.
“Target penyaluran masih kami koordinasikan bersama pihak kelurahan dan petugas di lapangan. Namun kami upayakan setelah Lebaran sudah bisa mulai disalurkan dan selesai secepatnya,” jelasnya.
Dalam pelaksanaannya, Bulog menggandeng berbagai pihak, mulai dari dinas terkait pangan, Dinas Sosial, transporter PT JPL, pendamping Puskesos, hingga dukungan dari TNI dan Polri.
Asisten Manajer Pengadaan Perum Bulog Kanwil Kaltim-Kaltara, Ika Nur Yuni Kartika, menyebutkan bahwa data penerima bantuan bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Nasional yang dikelola pemerintah pusat.
“Untuk daftar penerima, kami menggunakan data dari DTKS Nasional yang diberikan oleh pemerintah pusat,” terangnya.
Penyaluran bantuan dilakukan melalui Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) di tingkat kelurahan. Mekanisme ini diharapkan mampu memastikan bantuan tepat sasaran sekaligus membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan atau koreksi data.
Ika berharap program ini dapat berjalan lancar serta benar-benar membantu meringankan beban ekonomi masyarakat penerima.
“Harapannya kegiatan ini berjalan lancar, tepat sasaran, dan dapat membantu mengurangi beban ekonomi masyarakat,” pungkasnya. (*)
Reporter: Aditya Setiawan
Editor: Ramli
