benuakaltim.co.id, BERAU– Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) masih menjadi persoalan serius dalam pengelolaan kebersihan sungai di Kabupaten Berau.
Kondisi ini membuat upaya menjaga kebersihan Sungai Segah belum bisa dilakukan secara maksimal, meski armada perahu pembersih sudah tersedia.
Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Berau mengakui, operasional perahu kebersihan di kawasan tepian Sungai Segah belum dapat berjalan setiap hari. Pembersihan sungai saat ini hanya dilakukan sekitar tiga kali dalam sepekan, jauh dari kondisi ideal yang diharapkan.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Sampah Limbah B3 DLHK Berau, Helmi mengatakan, minimnya petugas lapangan menjadi kendala utama yang membatasi intensitas pembersihan sungai.
“Operasionalnya memang tidak setiap hari, karena petugas kita di lapangan masih terbatas. Dalam seminggu itu sekitar tiga kali,” ujarnya, Sabtu (24/1/2026).
Ironisnya, DLHK Berau sejatinya memiliki tiga unit perahu kebersihan yang bisa digunakan untuk menyisir sampah di aliran sungai. Namun, keterbatasan SDM membuat armada tersebut belum dapat dimaksimalkan sepenuhnya.
“SDM kita sangat kurang. Kita punya tiga perahu, dan tidak ada penambahan perahu. Yang kita upayakan justru penambahan SDM agar perahu yang ada bisa beroperasi optimal,” jelasnya.
Secara ideal, satu unit perahu kebersihan membutuhkan empat orang petugas untuk bisa beroperasi secara efektif. Dengan tiga perahu yang tersedia, DLHK Berau setidaknya memerlukan tambahan delapan hingga sepuluh tenaga lapangan agar seluruh armada bisa dijalankan secara rutin.
Kondisi ini berdampak langsung pada upaya menjaga kebersihan sungai, yang selama ini masih menjadi salah satu wajah lingkungan perkotaan Berau. Sampah yang mengapung di sungai kerap menjadi keluhan masyarakat, terutama di kawasan padat aktivitas.
Terkait penambahan tenaga kerja, Helmi menjelaskan, DLHK Berau tidak merekrut langsung tenaga kebersihan sebagai ASN. Untuk tenaga teknis lapangan, pihaknya menggunakan skema Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) atau melalui pihak ketiga.
“Untuk ASN sudah ada PNS dan PPPK. Sementara tenaga teknis lapangan kita menggunakan pihak ketiga,” pungkasnya. (*)
Reporter: Georgie Silalahi
Editor: Endah Agustina
