benuakaltim.co.id, BERAU – Situasi di perbatasan Kabupaten Berau dan Kutai Timur (Kutim) memanas.
Sengketa batas wilayah yang berlarut-larut selama lebih dari satu dekade kini mencapai titik didih. Warga di kawasan Biatan Ulu dan Biatan Ilir merasa dianaktirikan dan dibiarkan berjuang sendiri tanpa kepastian hukum dari pemerintah daerah.
Aspirasi keras ini disampaikan langsung oleh Kepala Kampung Biatan Ilir, Abdul Hafid, dalam sebuah pertemuan panas bersama pihak pemerintah dan DPRD. Hafid menegaskan, ketidakjelasan batas ini telah merugikan warga secara ekonomi dan psikologis selama belasan tahun.
Menurut Hafid, persoalan ini seolah dibiarkan menguap begitu saja oleh Pemerintah Daerah (Pemda). Padahal, janji-janji manis untuk penyelesaian melalui tim terpadu sudah sering didengungkan.
“Ini sudah berjalan hampir 12 tahun, Pak. Kami sudah hearing di sini tanggal 23 kemarin, dijanjikan tim terpadu dan posko. Tapi mana? Apakah isinya Hansip atau Security? Saya tidak lihat ada apa-apa di sana,” tegas Abdul Hafid, Selasa (3/3/2026).
Salah satu pemicu utama kemarahan warga adalah tindakan provokatif di lapangan. Hafid mengungkapkan, pembangunan sekolah (SD) yang sudah mencapai 75 persen di wilayah tersebut justru dipaksa berhenti dan dibongkar oleh pihak luar.
“SD sudah dibangun 75 persen, mereka (pihak Kutim) bisa gagalkan. Ini yang jadi kekuatan mereka. Di mana kekuatan Pemda Berau?,” lanjutnya.
Hafid menyebutkan, warga dari wilayah tetangga (Melawai) mulai melakukan aksi nyata di lapangan, termasuk menyerobot lahan sawit milik warga yang sudah siap panen. Sebagai bentuk protes atas lambatnya penanganan Pemda, Hafid memberikan peringatan keras bahwa warga akan turun ke jalan jika tidak ada keputusan konkret hari ini.
“Kalau Bapak tidak percaya, tunggu jam 4 sore. Warga saya datang berapa mobil ke sini. Ini bukan rekayasa, ini masalah nyawa warga saya. Saya malu ribut-ribut begini, tapi ini tanggung jawab saya,” pungkas Hafid. (*)
Reporter: Georgie
Editor: Endah Agustina
