Diskan Berau Akui Adanya Distribusi BBM Nelayan yang Tidak Tepat Sasaran

Kepala Dinas Perikanan (Diskan) Berau, Abdul Madjid. (FOTO: GEORGIE/BENUAKALTIM)

benuakaltim.co.id, BERAU– Di tengah potensi laut yang melimpah, nelayan di Kabupaten Berau justru masih dihadapkan pada persoalan klasik sulitnya mendapatkan bahan bakar minyak (BBM).

Ironisnya, di atas kertas, kuota BBM untuk nelayan disebut mencukupi. Kondisi ini menjadi sorotan serius Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau. Pasalnya, kelangkaan BBM berdampak langsung pada menurunnya produktivitas hasil tangkap nelayan.

Kepala Dinas Perikanan (Diskan) Berau, Abdul Madjid, mengungkapkan pasokan BBM sebenarnya telah dialokasikan oleh pihak terkait. Namun, persoalan muncul pada distribusi yang dinilai belum tepat sasaran.

Baca Juga :  Bocah 10 Tahun Asal Sekatak Hilang Terseret Arus di Pantai Ulingan

“Kalau berbicara kuota, sebenarnya cukup. Tapi di lapangan masih ada kebocoran-kebocoran, sehingga nelayan yang berhak justru kesulitan,” ujarnya, Senin (6/4/2026).

Ia menegaskan, pihaknya terus melakukan koordinasi lintas sektor, mulai dari pemerintah provinsi hingga kementerian, untuk memastikan kebutuhan nelayan benar-benar terpenuhi.

Tak hanya soal distribusi, persoalan administrasi nelayan juga menjadi faktor penting. Banyak nelayan yang belum memiliki izin lengkap, sehingga menyulitkan proses pendataan dan penyaluran BBM bersubsidi.

Baca Juga :  2 Kepala Kampung Resmi Dilantik, Bupati Sri Instruksikan Fokus Pelayanan ke Masyarakat

“Perizinan ini penting. Mulai dari izin kapal sampai kartu nelayan. Dengan data yang jelas, distribusi BBM bisa lebih terkontrol dan tepat sasaran,” jelasnya.

Sebagai solusi jangka panjang, pemerintah tengah mendorong penerapan sistem digital berbasis barcode untuk distribusi BBM. Sistem ini diharapkan mampu meminimalisir penyalahgunaan.

Namun demikian, Abdul Madjid mengingatkan, teknologi bukan satu-satunya jawaban. Pengawasan di lapangan tetap menjadi kunci utama.

Baca Juga :  Terkendala Anggaran, Jembatan Gunung Sari Segah Belum Juga Dibangun Permanen

“Barcode bisa membantu, tapi tetap harus diawasi. Karena potensi penyalahgunaan itu selalu ada,” tegasnya.

Ia berharap, Pemkab Berau dengan pembenahan sistem distribusi dan penertiban data nelayan, persoalan BBM yang selama ini menjadi hambatan utama dapat segera teratasi.

“Dengan begitu, nelayan bisa kembali melaut tanpa was-was, dan produktivitas perikanan daerah pun meningkat,” pungkasnya. (*)

Reporter: Georgie Silalahi

Editor: Endah Agustina

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *