benuakaltim.co.id, SAMARINDA – Wali Kota Samarinda, Andi Harun, kembali angkat bicara terkait polemik pengalihan pembiayaan jaminan kesehatan bagi 49.742 warga di Kota Tepian. Ia menilai pernyataan Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kaltim, Jaya Mualimin, justru menunjukkan kurangnya pemahaman terhadap substansi persoalan.
“Pak Kadinkes, saya sarankan jangan reaktif. Pernyataan itu justru menunjukkan ketidakutuhan pemahaman terhadap masalah,” tegas Andi Harun, Sabtu (11/4/2026).
Menurutnya, pernyataan yang menyebut Samarinda selama ini menerima bantuan pembiayaan lebih besar dari daerah lain tidak bisa dijadikan dasar pembenaran kebijakan. Ia menekankan bahwa persoalan utama bukan pada besaran bantuan, melainkan pada waktu dan mekanisme penerapannya.
Andi Harun menegaskan, Pemerintah Kota Samarinda tidak menolak kebijakan tersebut secara keseluruhan. Namun, ia keberatan jika kebijakan diberlakukan di tengah tahun anggaran yang sudah berjalan.
“Kenapa tidak dibicarakan sebelum APBD disahkan? Kenapa harus saat APBD sudah berjalan? Ini ada ancaman risiko gagal layanan kesehatan bagi puluhan ribu warga. Itu yang kami respon,” ujarnya.
Ia juga menanggapi pernyataan Tim Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TAGUPP) Kaltim, Sudarno, yang menyebut kebijakan tersebut masih dapat dibahas pada APBD Perubahan 2026.
“Kalau bilang masih bisa dibahas, berarti tidak membaca surat Sekda. Lebih baik diam daripada salah,” sindirnya.
Lebih jauh, Andi Harun meminta agar polemik ini tidak terus diperpanjang di ruang publik, melainkan diselesaikan melalui forum resmi yang melibatkan seluruh pihak terkait.
“Kalau bijak, jembatani. Jangan memperpanjang polemik. Ini menyangkut rakyat,” tegasnya.
Ia menambahkan, persoalan ini bukan semata soal kemampuan fiskal daerah, melainkan terkait prosedur dan tata kelola kebijakan yang dinilai tidak tepat.
“Ini bukan soal mampu atau tidak. Ini soal caranya yang tidak benar, prosedurnya cacat, bahkan menabrak aturan yang dibuat sendiri. Samarinda mampu, kalau menyangkut rakyat kecil, kami akan berusaha. Tapi caranya harus benar,” pungkasnya. (*)
Reporter: Aditya Setiawan
Editor: Ramli
