benuakaltim.co.id, SAMARINDA – Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, merespons tantangan debat terbuka yang sebelumnya dilayangkan mahasiswa Universitas Mulawarman melalui Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM KM).
Tantangan tersebut sempat mencuat dalam aksi demonstrasi di Kantor Gubernur Kaltim dan kembali disuarakan melalui media sosial BEM KM Unmul yang menunggu kesediaan gubernur untuk hadir dalam forum debat terbuka.
Menanggapi hal itu, Rudy menegaskan bahwa saat ini bukan momentum yang tepat untuk berdebat. Ia memilih memprioritaskan pekerjaan pemerintahan demi percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
“Hari ini bukan waktunya kita untuk berdebat sebenarnya. Waktunya kita hari ini adalah bekerja. Karena teritorial kita ini sangat luas, di 10 kabupaten/kota banyak hal yang harus kita kerjakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran seluruh masyarakat Kalimantan Timur,” ujarnya usai ditemui di Kantor Gubernur, Senin (30/3/2026).
Rudy menjelaskan pemerintah provinsi saat ini tengah fokus membenahi standar pelayanan minimum (SPM) sebagai fondasi utama peningkatan kualitas layanan publik, mencakup sektor pendidikan, kesehatan, hingga sosial.
“Kita baru bicara tentang standar pelayanan minimum, belum yang lain kan begitu. Nah, kalau kita mau berdebat terus, kerjanya kapan,” katanya.
Ia juga menilai, perdebatan bukanlah pendekatan utama dalam membangun komunikasi antara pemerintah dan mahasiswa. Menurutnya, dialog yang konstruktif justru lebih dibutuhkan dalam situasi saat ini.
“Kalau berdebat, kalau tidak terpaksa ya kita berdialog, bukan berdebat. Debat itu ada waktunya. Nanti kalau mau pemilu, debat kandidat, nah itu. Kalau debat dengan anak-anak kuliah bagaimana?” tambahnya.
Lebih lanjut, Rudy mengajak mahasiswa untuk turut berperan aktif mengawal program pembangunan daerah, khususnya dalam pencapaian target yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Ia juga membuka ruang komunikasi yang lebih luas melalui diskusi tematik bersama perangkat daerah terkait, tanpa harus selalu melibatkan kepala daerah secara langsung.
“Kalau bicara tentang pemerintahan nanti ada biro atau OPD. Jadi tidak mesti harus dengan kepala daerah,” tutupnya. (*)
Reporter: Aditya Setiawan
Editor: Ramli
