benuakaltim.co.id, SAMARINDA – Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kalimantan Timur, Agus Suwandy, melontarkan kritik internal kepada Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, menyikapi dinamika politik yang menguat pasca aksi demonstrasi 21 April 2026. Kritik tersebut ditegaskan sebagai bentuk kepedulian terhadap stabilitas pemerintahan daerah, bukan serangan politik.
Agus menegaskan, posisi Gerindra yang masih berada dalam barisan koalisi pengusung pasangan Rudy Mas’ud–Seno Aji pada Pilgub 2024 menjadi dasar penyampaian otokritik tersebut. Ia menyebut, menjaga kekompakan koalisi harus berjalan seiring dengan keberanian untuk saling mengingatkan.
“Ini bukan bentuk kebencian, tapi justru wujud kepedulian agar pemerintahan berjalan lebih baik,” ujarnya kepada wartawan, Rabu (22/4/2026) malam.
Menurut Agus, situasi pasca demonstrasi yang melibatkan ribuan massa di Samarinda menuntut adanya langkah bijak dari pemerintah daerah agar suasana tidak semakin memanas. Aksi tersebut sendiri dipicu oleh berbagai tuntutan publik, termasuk isu transparansi kebijakan dan dugaan praktik nepotisme .
Ia menilai, hubungan yang harmonis antara eksekutif dan legislatif menjadi kunci agar roda pemerintahan tetap berjalan efektif di tengah tekanan publik. “Kalau kondisi terus memanas, tentu akan berdampak pada kinerja pemerintahan,” katanya.
Salah satu sorotan utama, lanjut Agus, adalah isu nepotisme yang kembali mencuat dan menjadi perhatian luas masyarakat. Dalam aksi demonstrasi, tuntutan terkait dugaan dinasti politik menjadi isu dominan yang disuarakan massa .
Selain itu, Agus juga mengingatkan pentingnya kehati-hatian dalam pengelolaan anggaran daerah. Ia menyinggung polemik pengadaan mobil dinas mewah senilai Rp8,5 miliar serta renovasi rumah jabatan gubernur yang mencapai Rp25 miliar, yang sempat menuai kritik publik. Menurutnya, peristiwa tersebut harus menjadi bahan evaluasi bersama.
“Ini momentum introspeksi bagi pemerintah agar kebijakan ke depan lebih berpihak pada masyarakat,” tegasnya.
DPRD Kaltim sendiri, kata Agus, telah melakukan penyesuaian terhadap sejumlah rencana anggaran, termasuk revisi pengadaan kendaraan dinas pimpinan dewan sebagai bentuk respons atas aspirasi publik.
Tak hanya itu, komposisi Tim Ahli Gubernur juga menjadi perhatian. Agus menilai dominasi figur dari luar daerah berpotensi menimbulkan kekecewaan di kalangan masyarakat lokal. Ia mengingatkan agar pemerintah tetap memperhatikan aspek kearifan lokal dalam penempatan sumber daya manusia.
“Secara kewenangan itu hak gubernur, tetapi sensitivitas terhadap masyarakat Kaltim juga penting,” ujarnya.
Di tengah situasi tersebut, Agus mengakui adanya wacana pergantian Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, yang berkembang di internal legislatif. Isu ini mencuat seiring sorotan publik terhadap dugaan nepotisme, mengingat hubungan keluarga antara Ketua DPRD dan Gubernur.
Meski demikian, Agus menegaskan Fraksi Gerindra tidak akan mencampuri dinamika internal tersebut. “Ada wacana itu, tapi bukan ranah kami,” katanya.
Sorotan publik terhadap relasi kekuasaan di lingkaran pemerintahan Kaltim memang menguat dalam beberapa waktu terakhir, terutama setelah munculnya kebijakan anggaran yang dinilai kontroversial. Walaupun rencana pengadaan mobil dinas akhirnya dibatalkan, polemik tersebut tetap menyisakan pertanyaan terkait transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Reporter: Aditya Setiawan
