benuakaltim.co.id, SAMARINDA – Ribuan mahasiswa dan elemen masyarakat yang tergabung dalam aliansi perjuangan masyarakat Kalimantan Timur menggelar aksi di depan Kantor DPRD Kaltim, Selasa (21/4/2026). Kedatangan massa membawa berbagai tuntutan terkait kinerja legislatif dan kebijakan pemerintah daerah.
Namun, aksi tersebut diwarnai kekecewaan setelah Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, tidak hadir menemui massa. Ketidakhadiran tersebut menjadi sorotan, terlebih aksi yang berlangsung sejak pagi menitikberatkan pada fungsi pengawasan DPRD yang dinilai belum optimal.
Massa mendesak agar DPRD lebih berpihak kepada kepentingan masyarakat serta berani mengevaluasi kebijakan Pemprov Kaltim yang dianggap tidak pro rakyat.
Hasanuddin Mas’ud, yang akrab disapa Hamas, diketahui tidak berada di tempat karena sedang mengikuti kegiatan retreat di Magelang. Kondisi itu memicu reaksi dari sejumlah orator yang mempertanyakan komitmen pimpinan DPRD dalam merespons aspirasi publik.
Meski demikian, aspirasi massa tetap diterima oleh jajaran pimpinan dan anggota DPRD Kaltim, di antaranya Wakil Ketua I Ekti Imanuel, Wakil Ketua II Ananda Emira Moeis, Wakil Ketua III Yeni Eviliana, serta para ketua fraksi dari berbagai partai.
“Ketua DPRD masih mengikuti kegiatan retreat di Magelang,” ujar Ekti Imanuel di hadapan massa.
Di sisi lain, Ketua Fraksi Golkar DPRD Kaltim, Muhammad Husni Fahruddin, menyampaikan permohonan maaf atas kinerja lembaga legislatif yang dinilai belum maksimal, khususnya dalam fungsi penganggaran dan pengawasan.
“Kami meminta maaf dan merasa bersalah karena fungsi budgeting dan pengawasan belum berjalan dengan baik. Tidak tepat jika sepenuhnya menyalahkan eksekutif, karena DPRD seharusnya sudah mengetahui kebijakan tersebut,” ucapnya.
Ia juga menyinggung sejumlah kebijakan yang menjadi perhatian publik, termasuk alokasi anggaran untuk kendaraan dinas dan rumah jabatan yang dinilai perlu ditinjau kembali.
Menurutnya, DPRD telah melakukan komunikasi dengan pihak eksekutif, termasuk gubernur, wakil gubernur, serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), untuk mengevaluasi kebijakan tersebut.
Aksi ini menjadi bagian dari gelombang aspirasi masyarakat yang menuntut peningkatan kinerja DPRD Kaltim, khususnya dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan pemerintah daerah.
Reporter: Aditya Setiawan
