benuakaltim.co.id, SAMARINDA– Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda kembali memperpanjang Status Tanggap Darurat Bencana Kekeringan selama 14 hari, terhitung mulai 8 hingga 21 September 2026.
Perpanjangan dilakukan karena dampak kemarau panjang masih dirasakan di sejumlah wilayah. Krisis air bersih terus menjadi perhatian, sementara kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dalam beberapa waktu terakhir juga mengalami peningkatan.
Keputusan tersebut tertuang dalam Keputusan Wali Kota Samarinda Nomor 300.2.3/259/HK-KS/IX/2026. Sebelumnya, masa tanggap darurat dijadwalkan berakhir pada 7 September 2026.
Berdasarkan kondisi yang menjadi pertimbangan pemerintah, Waduk Benanga mengalami penyusutan debit air, sejumlah sumur milik warga mulai mengering, hingga aliran beberapa anak sungai terhenti.
Di sisi lain, ancaman karhutla juga belum mereda. Hingga saat ini, tercatat lebih dari 152 kejadian kebakaran dengan total luas lahan terdampak mencapai 275,21 hektare.
Wali Kota Samarinda Andi Harun mengatakan, Pemkot sebenarnya telah menyiapkan langkah antisipasi sejak muncul proyeksi potensi El Nino dan kemarau panjang.
“Sejak diumumkannya bahwa ada potensi El Nino itu kami telah menyiapkan skenario kesiapsiagaan,” ujar Andi Harun, Jumat (11/9/2026).
Menurutnya, berbagai proyeksi ilmiah tersebut menjadi dasar pemerintah dalam menyiapkan mitigasi menghadapi kemungkinan musim kering yang berlangsung lebih lama.
Andi menyebut Samarinda memiliki kerentanan tersendiri ketika kemarau terjadi dalam waktu panjang. Salah satu persoalan utama yang perlu diantisipasi adalah ketersediaan air akibat potensi intrusi.
“Pengalaman di tahun-tahun lalu, terutama 2017, problem kita yang paling terbesar di air karena sangat rentan terhadap intrusi,” katanya.
Karena itu, Pemkot Samarinda sejak awal membentuk satuan tugas yang melibatkan berbagai perangkat daerah dan sektor terkait. Langkah tersebut dilakukan untuk memetakan dampak kekeringan sekaligus menyiapkan upaya penanganan.
Selain persoalan air, peningkatan titik panas dan kebakaran lahan dalam dua pekan terakhir turut menjadi perhatian serius. Seluruh posko kebakaran di Samarinda telah disiagakan untuk melakukan respons cepat terhadap setiap laporan kebakaran.
Untuk wilayah yang masih mudah dijangkau, petugas ditargetkan dapat tiba di lokasi dalam waktu maksimal 10 menit. Sementara di kawasan yang lebih jauh, waktu respons ditetapkan sekitar 15 menit.
Meski demikian, Andi Harun mengakui penanganan karhutla tidak selalu mudah karena sejumlah titik api dapat kembali muncul setelah sebelumnya berhasil dipadamkan.
Meningkatnya eskalasi kebakaran membuat Pemkot Samarinda juga meminta dukungan pemerintah pusat, termasuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), untuk memperkuat upaya pemadaman dari udara.
“Sehingga kami melakukan kontak koordinasi dengan BNPB pusat terhadap penyediaan water bombing,” ungkapnya.
Pemkot Samarinda sebenarnya juga telah menyiapkan anggaran untuk pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC). Namun, hingga saat ini pelaksanaannya belum dapat dilakukan karena kondisi awan dinilai belum memenuhi persyaratan.
“Saat kami konfirmasi sudah bisa tidak kita lakukan modifikasi cuaca, jawabannya masih tetap sama, awan kita belum cukup untuk kita lakukan modifikasi cuaca,” jelas Andi.
Di tengah kondisi tersebut, bantuan penanganan dari udara mulai diperkuat. BNPB mengoperasikan helikopter water bombing dari Bandara APT Pranoto sejak 8 September 2026 untuk membantu pemadaman karhutla di sejumlah wilayah Samarinda.
Andi menegaskan operasi pemadaman melalui udara akan dilakukan secara dinamis dengan menyesuaikan perkembangan titik-titik kebakaran yang terjadi di lapangan.
“Pokoknya penyiraman melalui pesawat dan helikopter itu akan menyesuaikan terhadap perkembangan,” pungkasnya.(*)
Reporter: Aditya Setiawan
Editor: Ramli
