Dinas Pertanahan Berau Tantang Perusahaan Soal Konflik Agraria

Kepala Dinas Pertanahan Berau, Sulaiman

benuakaltim.co.id, BERAU – Dinas Pertanahan Kabupaten Berau menegaskan sikap tegasnya dalam menghadapi potensi konflik agraria yang melibatkan aset lahan milik publik dengan pihak korporasi.

Kepala Dinas Pertanahan Berau, Sulaiman, menyatakan bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam jika ditemukan indikasi penguasaan lahan negara atau fasilitas umum oleh perusahaan swasta tanpa dasar hukum yang sah.

Persoalan ini mencuat setelah adanya aduan dari masyarakat terkait dugaan penyerobotan atau penggunaan lahan yang seharusnya diperuntukkan bagi kepentingan publik, seperti pengelolaan sampah, namun justru diklaim oleh pihak tertentu.

Baca Juga :  Dibanderol Rp1,5 hingga Rp 2,5 Juta per Kg, Perburuan Ilegal Sirip Hiu di Perairan Berau Masih Marak

“Ini uang negara, uang masyarakat, dan untuk kepentingan publik, bukan bisnis. Kalau namanya masalah kepastian hukum, kita akan urai bagaimana caranya supaya tuntas dan pemerintah daerah bijak menghadapinya,” ujar Sulaiman saat ditemui di ruang kerjanya, Sabtu (26/9/2026).

Sulaiman menjelaskan, pihaknya akan segera memanggil pihak-pihak perusahaan terkait untuk duduk bersama melakukan klarifikasi.

Pemerintah Kabupaten Berau akan meneliti secara mendalam dokumen legalitas yang diklaim oleh perusahaan.

Baca Juga :  Siapkan Lebih dari Rp400 Juta untuk Pembayaran BPJS Aparatur Kampung hingga Akhir 2026

Menurutnya, terdapat perbedaan mendasar antara perusahaan yang benar-benar memiliki bukti pembelian sah atas lahan dengan pihak yang baru mengantongi izin tanpa bukti transaksi pengalihan hak.

“Kalau masih berupa izin dan belum ada bukti pembelian di atas lahan itu, tentu itu masih salah. Tapi kalau itu benar mereka sudah membeli, ya kita komunikasikan. Ini kan pemerintah, untuk kepentingan rakyat, bagaimana sih caranya? Kita bicarakan dengan baik-baik,” tegas Sulaiman.

Baca Juga :  Polres Berau Ringkus Komplotan Curanmor, Ada Pelaku yang Nekat Curi Motor Orang Tuanya Sendiri

Meski demikian, Dinas Pertanahan belum dapat menyimpulkan secara terburu-buru apakah pihak perusahaan bersikap “tutup kepala” atau menghindar dari persoalan ini.

Pihaknya memilih mengedepankan jalur komunikasi persuasif namun tetap tegas demi mengamankan aset-aset daerah yang bersentuhan langsung dengan hajat hidup orang banyak.

“Insya Allah kalau kita bicara baik-baik, saya kira tidak ada suatu masalah yang tidak bisa kita uraikan kalau kita mau saling mengerti,” pungkasnya. (*)

Reporter: Georgie Sihaloho

Editor: Ramli

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Are you human? Please solve:Captcha