BERAU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bersama Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) menyiapkan pembentukan Unit Konservasi Penyu (UKP) di tingkat kampung di Kabupaten Berau.
Langkah ini dilakukan untuk memperkuat perlindungan populasi dan habitat penyu hijau (Chelonia mydas) terbesar di Indonesia yang berada di Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kepulauan Derawan dan Perairan Sekitarnya (KKP3K-KDPS).
Sebagai tahapan awal, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kaltim, YKAN, dan Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) telah menggelar sosialisasi di tiga kampung pesisir, yakni Kampung Balikukup, Teluk Sulaiman, dan Teluk Sumbang, pada Oktober lalu.
Kepala DKP Kaltim Irhan Hukmadiy mengatakan, pengelolaan kawasan pesisir yang masuk dalam bentang laut Sulu-Sulawesi ini harus dilakukan secara menyeluruh. Perlindungan tidak cukup hanya menyasar satwa penyu, tetapi juga ekosistem pendukungnya, seperti pantai peneluran, terumbu karang, padang lamun, dan mangrove.
“Pengelolaan kawasan perlu mempertimbangkan aktivitas manusia agar tidak mengganggu keberadaan dan keberlangsungan habitat penyu,” kata Irhan, Rabu (18/11/2026).
Irhan menjelaskan, meskipun bernama Unit Konservasi Penyu, cakupan kerja lembaga ini dirancang luas untuk menjaga pantai peneluran hingga perairan di sekitarnya.
Sosialisasi yang didukung oleh program Solutions for Marine and Coastal Resilience in the Coral Triangle (SOMACORE) ini bertujuan menyamakan persepsi sebelum UKP resmi dibentuk. Menurut Irhan, kehadiran UKP merupakan instrumen Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk membangun kemitraan formal dengan warga lokal.
Melalui wadah tersebut, kelompok masyarakat yang selama ini bergerak secara swadaya melindungi penyu akan diangkat menjadi kelompok binaan pemerintah.
“Melalui keterlibatan masyarakat, mereka diharapkan memiliki wadah dan peran yang lebih jelas dalam mendukung pengelolaan serta perlindungan penyu bersama pemerintah dan pengelola kawasan,” ujar Irhan.
Dengan status kelompok binaan, masyarakat pesisir akan mendapatkan pendampingan teknis serta kepastian payung hukum.
Sinergi ini diharapkan mampu meminimalisasi gangguan terhadap ekosistem pesisir sehingga kelestarian penyu di perairan Berau tetap terjaga. (*)
Reporter: Georgie Sihaloho
Editor: Endah Agustina






