benuakaltim.co.id, SAMARINDA – Aksi demonstrasi memperingati setahun kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud dan Seno Aji, Senin (23/2/2026), sempat memanas. Massa yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM) membakar ban, menutup Jalan Gajah Mada, hingga terlibat aksi dorong dengan aparat saat berupaya masuk ke halaman Kantor Gubernur Kaltim.
Ketegangan memuncak ketika massa berhasil merangsek masuk ke halaman kantor gubernur dan mendesak bertemu langsung dengan Rudy Mas’ud. Gubernur akhirnya keluar dan memilih duduk lesehan bersama massa untuk mendengarkan tuntutan yang disampaikan.
Salah satu isu utama yang disorot adalah evaluasi dan pemerataan Program Gratispol Pendidikan. Di hadapan demonstran, Rudy menyampaikan bahwa program tersebut telah menjangkau hampir 159 ribu mahasiswa di Kaltim.
“Capaian Gratispol pendidikan ini hampir 159 ribu mahasiswa yang tercover. Itu lebih banyak dari sebelumnya,” ujarnya.
Ia menegaskan, meski terjadi efisiensi anggaran daerah, Pemprov Kaltim tetap mengalokasikan sekitar Rp1,37 triliun untuk pembiayaan program tersebut pada tahun ini.
Terkait polemik persyaratan yang dinilai tidak sesuai janji kampanye, Rudy mengakui bahwa gagasan awalnya memang mengarah pada pembebasan biaya pendidikan secara penuh. Namun, realisasinya harus menyesuaikan regulasi pemerintah pusat.
“Keinginan saya memang gratis semua. Tapi ini dana pemerintah, ada aturan dari Kemendagri. Kalau kita gratiskan semua, kita bisa kena persoalan hukum,” jelasnya.
Menyangkut tudingan pembatalan sepihak penerima Gratispol, Rudy menyebut proses pendaftaran dan seleksi administrasi sepenuhnya menjadi kewenangan masing-masing kampus.
Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pemprov Kaltim hanya menerima data final penerima sebelum mentransfer dana melalui perguruan tinggi. “Jadi silakan tanyakan di kampus masing-masing,” tegasnya.
Selain isu pendidikan, massa juga menuntut penanganan kerusakan ekologis di sejumlah wilayah Kaltim. Menanggapi hal tersebut, Rudy menyatakan persoalan itu menjadi kewenangan perangkat daerah teknis.
“Soal kerusakan lingkungan kita serahkan ke Dinas ESDM dan Dinas Kehutanan sesuai kewenangannya,” ujarnya.
Di sektor infrastruktur, Rudy menyinggung penyelesaian Jembatan Nibung yang menghubungkan Kutai Timur dan Berau. Proyek tersebut, menurutnya, sempat mangkrak selama beberapa periode pemerintahan sebelumnya.
“Empat periode gubernur belum selesai, sekarang selesai. Besok diresmikan,” katanya.
Ia juga menegaskan tidak semua ruas jalan di Kaltim menjadi kewenangan provinsi. Beberapa di antaranya berstatus jalan nasional, sehingga tidak dapat dibiayai melalui APBD Kaltim.
“Kalau jalan nasional kita biayai, itu melanggar aturan juga. Tapi ada ruas sekitar 20 kilometer yang bisa kita bangun,” jelasnya.
Terkait tuntutan penghentian praktik politik dinasti, Rudy menilai jabatan publik yang diemban anggota keluarganya merupakan hak politik setiap warga negara selama melalui proses demokratis. “Itu hak setiap warga negara untuk dipilih dan memilih,” tutupnya.
Setelah mendengarkan dan menanggapi berbagai tuntutan, Rudy Mas’ud menyatakan menerima seluruh aspirasi yang diajukan massa untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku. Aksi yang sebelumnya diwarnai ketegangan pun berangsur kondusif. (*)
Reporter: Aditya Setiawan
Editor: Ramli
