benuakaltim.co.id, SAMARINDA – Keputusan pembelian mobil dinas seharga Rp8,5 miliar yang sempat memicu gelombang kritik luas akhirnya dibatalkan. Sorotan terhadap kebijakan tersebut tak hanya datang dari masyarakat Kalimantan Timur, tetapi juga menyita perhatian publik nasional, mulai dari influencer, akademisi, praktisi hukum hingga tanggapan dari Kemendagri dan KPK.
Sebelumnya, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur, Muhammad Faisal, telah menyampaikan bahwa kendaraan tersebut akan dikembalikan kepada pihak penyedia. Senin (2/3/2026) pagi, Rudy Mas’ud yang akrab disapa Harum, menyampaikan penegasan langsung melalui pesan suara resmi yang dirilis Pemprov Kaltim.
“Kami menyampaikan bahwa Pemprov Kaltim memutuskan untuk membatalkan mobil dinas Gubernur yang sebelumnya direncanakan. Keputusan ini kami ambil setelah mendengar dan mempertimbangkan secara serius aspirasi serta masukan positif masyarakat Kaltim,” ucapnya.
Harum menekankan, pembatalan tersebut tidak akan berdampak pada jalannya roda pemerintahan. Ia memastikan pelayanan publik tetap berjalan sebagaimana mestinya.
“Dan fokus kami tetap kepada kesejahteraan masyarakat. Di bulan yang penuh maghfirah ini, teriring permohonan maaf kami kepada seluruh masyarakat Indonesia khususnya Kaltim. Kami mengucapkan terima kasih atas masukan masyarakat, kritik yang membangun. Insya Allah akan menjadi energi bagi kami untuk mewujudkan Kaltim sukses menuju generasi emas,” tutupnya.
Keputusan ini sekaligus menandai upaya Pemerintah Provinsi Kaltim meredam polemik yang berkembang, sekaligus menegaskan bahwa respons publik menjadi bagian dari pertimbangan dalam pengambilan kebijakan strategis daerah. (*)
Reporter: Aditya Setiawan
Editor: Ramli
