benuakaltim.co.id, BERAU– Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, memberikan teguran keras sekaligus pengingat kepada seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Berau.
Ia menegaskan bahwa aparatur sipil negara (ASN) adalah pelayan masyarakat, bukan pihak yang justru minta dilayani.
“Seluruh OPD yang ada itu adalah pelayan. Kita semua yang ada di sini adalah sebagai pelayan, tidak ada yang dirajakan,” tegas Sri Juniarsih dalam arahannya terkait penyusunan RKPD 2027 beberapa hari lalu Kamis (16/4/2026).
Sri Juniarsih mengaku sering memantau “suara hati” masyarakat melalui media sosial. Ia meminta jajarannya tidak baper (bawa perasaan) atau merasa tidak nyaman ketika membaca kritik pedas dari warga terkait kualitas pelayanan publik.
Menurutnya, kritik tersebut harus dijawab dengan aksi nyata dan koordinasi antar lini yang cepat.
“Masyarakat ketika berbicara di media, berbicara miring tentang kualitas pelayanan kita, itu sebenarnya adalah suara hati dari masyarakat yang merupakan raja kita. Jadi kita harus sigap,” tambahnya.
Selain masalah birokrasi, Bupati perempuan pertama di Berau ini juga menyoroti masalah stunting. Ia menginstruksikan Wakil Bupati selaku Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) dan jajaran dinas terkait untuk lebih sering turun ke lapangan.
Ia tidak ingin program penanganan stunting hanya sekadar formalitas menggugurkan kewajiban anggaran tanpa dampak nyata.
“Jangan hanya sekadar gugur kewajiban, tidak sekadar mengeluarkan anggaran, tetapi betul-betul fokus kepada orang yang mengalami stunting. Kita harus jemput bola,” kata Sri Juniarsih.
Langkah konkret yang diminta Sri Juniarsih Mas yaitu ada kerjasama antara DPPKBP3A, Dinas Kesehatan, hingga tingkat Camat dan Lurah.
“Pengawasan ketat mulai dari remaja hingga 1000 hari sebelum pernikahan.
Meningkatkan kesadaran masyarakat di desa-desa yang masih kurang paham bahaya stunting,” bebernya.
Dalam konteks perencanaan tahun 2027, kata dia Pemkab Berau fokus pada optimalisasi dana mandatory spending untuk meningkatkan kualitas belanja daerah yang berbasis kinerja.
“Selain itu, reformasi birokrasi berbasis digital menjadi harga mati untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan di Bumi Batiwakkal,” pungkasnya. (*)
Reporter: Georgie Silalahi
Editor: Endah Agustina
