Harga Ikan Alami Fluktuasi, Bupati Berau Tekankan Standarisasi dan Pengawasan Distribusi

Bupati Berau, Sri Juniarsih. (FOTO: GEORGIE/BENUAKALTIM)

benuakaltim.co.id, BERAU – Isu fluktuasi harga komoditas perikanan di Kabupaten Berau tengah menjadi sorotan.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Berau Sri Juniarsih Mas menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas harga agar tetap terjangkau oleh masyarakat, meski mengakui adanya faktor logistik yang sulit dihindari.

Menurut Sri Juniarsih, pergerakan harga dari tingkat nelayan di kampung hingga ke pasar di kota merupakan hal yang wajar. Namun, ia menekankan pentingnya standarisasi agar kenaikan tersebut tidak memberatkan konsumen.

Baca Juga :  Dukung Kemandirian Pangan, Dinas Perikanan Berau Gencarkan Budidaya Ikan Mandiri

Dalam keterangannya, Bupati Sri Juniarsih menjelaskan, salah satu pemicu utama penyesuaian harga adalah biaya operasional, terutama terkait penambahan bahan bakar minyak (BBM) untuk distribusi.

“Kalau harus bergeser ke kota, pasti ada penambahan biaya BBM. Tidak mungkin dari kampung ke desa atau ke kota tidak ada peningkatan harga, karena pedagang juga butuh margin keuntungan,” ujar Sri Juniarsih, Rabu (15/4/2026).

Meski demikian, pemerintah kabupaten berupaya agar kenaikan tersebut tetap berada dalam batas wajar. “Harga mungkin kita upayakan untuk standar seperti yang ada sekarang ini,” tambahnya.

Baca Juga :  Polres Berau Ungkap Peredaran 8 Kg Sabu, Diduga Dikendalikan Napi dari Lapas Tarakan

Guna memastikan tidak ada lonjakan harga yang sepihak dan memberatkan, Bupati telah menginstruksikan dinas terkait untuk melakukan pengawasan ketat. Pengaturan margin keuntungan dan rantai distribusi akan dikawal langsung oleh Dinas Perikanan Kabupaten Berau.

“Hal itu (margin pedagang) akan diatur oleh Dinas Perikanan,” tegas orang
nomor satu di Bumi Batiwakkal tersebut.

Selain soal harga, pemerintah daerah juga memberikan perhatian serius pada kualitas ikan yang sampai ke tangan konsumen.

Baca Juga :  Kejari Berau Tetapkan Eks Pegawai Bank Himbara sebagai DPO Kasus Korupsi Rp4,4 Miliar

Saat ditanya mengenai koordinasi dengan pemerintah provinsi untuk menjaga kualitas ikan agar tetap maksimal, Sri Juniarsih menyatakan, pihaknya akan selalu patuh pada regulasi yang ada.

“Kita akan mengikuti aturan yang berlaku untuk memastikan kualitas ikan tetap maksimal,” pungkasnya.

Langkah ini diharapkan dapat menyeimbangkan kepentingan para pedagang yang membutuhkan keuntungan dengan hak masyarakat untuk mendapatkan asupan protein laut yang berkualitas dengan harga yang kompetitif. (*)

Reporter: Georgie Silalahi

Editor: Endah Agustina

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Are you human? Please solve:Captcha