benuakaltim.co.id, SAMARINDA – Wali Kota Samarinda Andi Harun menegaskan pentingnya reformasi fiskal melalui efisiensi belanja daerah serta penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai langkah menghadapi tekanan kemampuan keuangan pemerintah akibat kondisi ekonomi yang tidak menentu.
Hal itu disampaikan Andi Harun saat menjadi narasumber dalam Dialog Publik “Membaca Potret Fiskal Kaltim 2027” yang diselenggarakan Ikatan Alumni PMII (IKA PMII) Kalimantan Timur di Samarinda.
Menurut Andi, pemerintah daerah tidak dapat lagi menjalankan seluruh program sesuai target awal ketika kemampuan anggaran mengalami penurunan. Karena itu, diperlukan keberanian untuk menentukan skala prioritas dengan tetap mengutamakan kepentingan masyarakat.
“Tidak bisa kita paksakan semua belanja sesuai visi dan misi kepala daerah. Kita harus bisa menekan belanja, terutama yang bisa ditunda,” tegas Andi Harun.
Ia menilai, setiap kebijakan fiskal harus berorientasi pada manfaat nyata bagi masyarakat. Besarnya nilai APBD, kata dia, tidak akan berarti apabila tidak mampu meningkatkan kesejahteraan warga. “Saya pastikan berdosa kalau APBD besar, tapi manfaatnya minim bagi masyarakat,” ujarnya.
Sebagai bentuk efisiensi, Pemerintah Kota Samarinda memangkas sejumlah pos belanja yang dinilai tidak prioritas. Salah satunya anggaran makan dan minum kegiatan dinas yang sebelumnya mencapai sekitar Rp98 miliar.
Selain itu, kegiatan seremonial dievaluasi, sementara anggaran perjalanan dinas dipangkas secara signifikan hingga hanya sekitar Rp7 miliar dan pengelolaannya dipusatkan melalui Sekretariat Daerah.
“Kalau ada kepala dinas yang mau melakukan perjalanan dinas, harus atas persetujuan kepala daerah langsung. Ini cara kita melakukan efisiensi ekstrem,” katanya.
Andi mengaku kebijakan penghematan tersebut juga diterapkan pada dirinya. Sejak Januari hingga Agustus 2026, ia hanya melakukan dua kali perjalanan dinas untuk kepentingan yang benar-benar mendesak. Bahkan, saat memenuhi undangan sebagai narasumber di luar daerah, dirinya memilih menggunakan biaya pribadi.
“Saya pakai dana pribadi. Sebagai pimpinan, kita harus bisa memberikan contoh yang baik terlebih dahulu kepada jajaran,” ucapnya.
Di sisi lain, Pemkot Samarinda juga terus memperkuat sumber-sumber PAD yang saat ini berada di kisaran Rp1,2 triliun. Salah satu langkah yang ditempuh yakni mendorong Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar mampu menjadi motor penggerak ekonomi sekaligus memberikan keuntungan bagi daerah.
“BUMD tidak boleh lagi menjadi beban yang menyusu pada APBD, melainkan harus menghasilkan keuntungan bagi daerah,” jelasnya.
Selain memperkuat pendapatan daerah, Andi juga menekankan pentingnya membawa data dan kajian yang kuat ketika memperjuangkan hak fiskal daerah kepada pemerintah pusat, termasuk terkait persoalan dana kurang salur.
“Perjuangan ke pusat harus didasari platform yang jelas. Narasi yang dibawa harus didasari data yang valid sesuai kondisi objektif di lapangan, bukan sekadar narasi politik,” tegasnya.
Sementara itu, Anggota DPR RI Syafruddin mengapresiasi langkah efisiensi yang diterapkan Pemerintah Kota Samarinda. Menurutnya, strategi tersebut dapat menjadi contoh bagi pemerintah daerah lain di Kalimantan Timur dalam menghadapi tantangan fiskal.
“Kinerja Wali Kota Samarinda patut diapresiasi. Para kepala daerah di Kaltim bisa belajar dari apa yang dilakukan Wali Kota Samarinda saat ini,” pungkasnya. (*)
Reporter: Aditya Setiawan
Editor: Ramli
