benuakaltim.co.id, SAMARINDA – Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud melakukan penyegaran besar-besaran di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan melantik dan mengambil sumpah jabatan 110 aparatur sipil negara (ASN), Senin (29/6/2026). Langkah ini menjadi bagian dari penguatan tata kelola pemerintahan melalui penerapan sistem merit berbasis manajemen talenta.
Prosesi pelantikan yang berlangsung di Pendopo Odah Etam itu meliputi sembilan pejabat pimpinan tinggi pratama (eselon II), 45 pejabat administrator, 37 pejabat pengawas, serta 19 pejabat fungsional.
Sejumlah posisi strategis turut mengalami rotasi. Muhammad Faisal yang sebelumnya memimpin Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) kini dipercaya menjabat Kepala Dinas Pariwisata (Dispar). Jabatan yang ditinggalkannya kemudian diisi Ririn Sari Dewi yang sebelumnya memimpin Dispar Kaltim.
Perubahan juga terjadi di lingkungan Sekretariat Daerah. Aji Muhammad Fitra Firnanda ditunjuk sebagai Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Kaltim setelah sebelumnya menjabat Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat (PUPR-Pera).
Sementara itu, Puguh Harjanto yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) kini mengemban amanah sebagai Staf Ahli Bidang III. Posisi Kepala DPMPD selanjutnya dipercayakan kepada Siti Sugiyanti.
Di sektor lain, Arief Murdiyanto dilantik sebagai Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Syarifah Alawiyah dipercaya memimpin Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A), sedangkan drg. Ahmad Jais resmi menjabat Direktur RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan.
Dalam sambutannya, Rudy Mas’ud menegaskan bahwa rotasi dan promosi jabatan bukan sekadar pergantian personel, melainkan bagian dari strategi memperkuat organisasi serta meningkatkan kapasitas aparatur melalui pengalaman di berbagai bidang.
“Pelantikan ini tentunya merupakan penataan organisasi, penguatan kinerja birokrasi, serta pelaksanaan prinsip tour of duty bagi pejabat pemerintah yang bertujuan memperkaya pengalaman dan kompetensi dalam pengembangan karier seorang PNS,” ujarnya.
Menurut Rudy, seluruh proses penempatan pejabat dilakukan berdasarkan prinsip sistem merit dengan mempertimbangkan kompetensi, integritas, rekam jejak, potensi, dan kebutuhan organisasi.
Ia menekankan bahwa reformasi birokrasi harus bermuara pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, bukan hanya memenuhi aspek administratif.
“Perlu kita pahami bersama-sama penguatan sistem merit dan manajemen talenta ini bukanlah tujuan akhir. Muara dari seluruh proses reformasi birokrasi ini adalah untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam mewujudkan visi dan misi kepala daerah,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Rudy juga menyampaikan apresiasi kepada Iwan Setiawan yang kini mengemban tugas sebagai Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Utama. Ia menilai pengalaman Iwan selama memimpin Biro Organisasi menjadi modal penting dalam jabatan barunya.
Gubernur turut mengajak seluruh pejabat fungsional, termasuk tenaga kesehatan, pranata komputer, arsiparis, dan pustakawan, untuk terus meningkatkan profesionalisme serta berinovasi dalam mendukung transformasi digital dan pelayanan publik yang semakin berkualitas.
Melalui penyegaran organisasi ini, Pemprov Kaltim berharap kinerja birokrasi semakin adaptif, profesional, dan mampu mempercepat pelaksanaan program-program prioritas pembangunan di seluruh wilayah Kalimantan Timur. (*)
Reporter: Aditya Setiawan
Editor: Ramli
